Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulon Progo, pagi ini. Dia menerangkan ingin melihat kualitas layanan di setiap kantor.
"Saya ingin lihat kualitas layanan di setiap kantor Dukcapil di seluruh Indonesia, permasalahannya mirip-mirip, permasalahannya itu bagaimana melayani warga dengan nyaman dan cepat, memudahkan. Tapi saya lihat di sini bagus sekali, nyaman tempatnya juga layak, pelayanan cepat," ucap Bima saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu (6/11/2024).
Bima juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pemohon dokumen kependudukan. Menurutnya mayoritas pemohon menyatakan puas dengan pelayanan kantor ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian juga kelihatannya puas kalau saya lihat tadi. Mudah-mudahan kantor-kantor yang lain bagus dan nyamannya seperti ini," imbuhnya.
Terlepas dari itu, Bima mengatakan ada sejumlah masalah yang dihadapi Disdukcapil di seluruh Indonesia. Salah satunya soal pelayanan pencatatan kematian yang dia nilai kurang efektif dan inovatif.
"Tapi ada beberapa hal yang menjadi PR seperti pencatatan kematian itu kita memerlukan inovasi yang lebih efektif lagi, kalau manual ini belum tentu terupdate semua. Ada daerah-daerah tertentu yang melaporkan kematian itu dapat santunan dapat insentif jadi itu yang membuat mereka melapor. Ada daerah-daerah lain yang jemput bola secara manual. Angka kematian ini masih banyak sekali yang tidak tercatat," terangnya.
Menurutnya persoalan ini juga ada kaitannya dengan kondisi masyarakat. Di mana warga yang berduka cenderung menunda pengurusan akta kematian karena sejumlah hal, salah satunya berkaitan dengan suasana kebatinan.
"Kalau orang berbahagia biasanya cepat melapor ya, tapi kalau orang berduka kan suasana kebatinan agak berbeda. Jadi tidak cepat melaporkan kecuali ada kebutuhan-kebutuhan, urusan-urusan asuransi dan lain-lain. Itu kita bisa paham ya," ucapnya.
"Tapi setidaknya kita maksimalkan itu, ada koordinasi yang bagus dengan tempat pemakaman. Jadi misalnya ada semacam buku atau laporan yang harus diisi ketika keluarga tersebut dimakamkan. Tapi kalau pemakaman keluarga kan tidak bisa terdata. Ada pemakaman yang swasta sering kali juga tidak terdata," terangnya.
Bima mengatakan masalah lain yang jadi kendala Disdukcapil di Indonesia yaitu perekaman data bagi pemilih marginal dalam hal ini penyandang disabilitas. Pihaknya mendapati bahwa banyak penyandang disabilitas belum tercatat sistem Disdukcapil secara benar.
"Tadi malam saya berdialog dengan teman-teman disabilitas, LSM Sigap yang mengeluhkan tidak semua disabilitas itu tercatat. Jadi ketika dilakukan sensus yang disabilitas kaum difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas, sedangkan kan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos. Kalau ketahuan disabilitas maka TPS bisa khusus ada fasilitas lain-lain, ini saya kira PR karena jumlah kaum difabel ini kan ada banyak," ujarnya.
Hal ini lanjut Bima perlu jadi perhatian bersama dan segera dikoordinasikan antara pihak Disdukcapil dengan pemangku kebijakan di tingkat kalurahan.
"Ini perlu koordinasi antara Dukcapil dan teman-teman di wilayah, kalurahan, kecamatan untuk mengidentifikasi kaum disabilitas atau kalangan rentan ini yang nggak semua bisa," terangnya.
(apu/rih)
Komentar Terbanyak
Kanal YouTube Masjid Jogokariyan Diblokir Usai Bahas Konflik Palestina
Israel Ternyata Luncurkan Serangan dari Dalam Wilayah Iran
BPN soal Kemungkinan Tanah Mbah Tupon Kembali: Tunggu Putusan Pengadilan