Abdul Mu'ti Jadi Menteri, Busyro Sarankan Mundur dari Sekum PP Muhammadiyah

Jogja -

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah buka suara terkait penunjukan Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengaku baru mengetahui berita tersebut hari ini. Menurutnya, PP Muhammadiyah juga tidak menerima tawaran resmi untuk kadernya menjadi menteri.

"Yang saya tahu pak Sekum sejak kemarin itu tidak cerita apa-apa kepada kolega PP Muhammadiyah, nah saya tahu baru ini tadi (Abdul Mu'ti) dipanggil dengan sejumlah yang lain," jelasnya di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Selasa (15/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada tawaran resmi ke PP Muhammadiyah, yang saya ketahui lho. Kalau ada tawaran resmi, itu dibahas di dalam PP, diterima atau tidak, bagaimana perkembangan anggota PP," sambungnya.

Meski begitu, Busyro mengungkapkan jika penunjukan Abdul Mu'ti sebagai calon Mendikdasmen sangat sesuai dengan kompetensinya. Seperti diketahui, Abdul memiliki track record baik di bidang pendidikan, salah satunya menjadi Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah.

Selain itu, diterangkan Busyro, salah satu prinsip kebijakan, strategi, dan metode kaderisasi Muhammadiyah juga didesain sama dengan kaderisasi untuk kepentingan kenegaraan dan kebangsaan.

"Dengan demikian, dengan model seperti itu, Muhammadiyah memiliki pemimpin yang memenuhi syarat untuk kepentingan bernegara, salah satunya yang disebut-sebut Pak Abdul Mu'ti, yang memang ahli di bidang tersebut," paparnya.

"Jadi nanti pada saat formil, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih mengangkat beliau itu sesuai dengan prinsip, the right man on the right job," imbuh Busyro.

Lebih lanjut Busyro menyampaikan jika nantinya Abdul Mu'ti sudah sah menjadi menteri, maka nasibnya di kepengurusan PP Muhammadiyah akan dibahas dalam sidang Tanwir pada Desember mendatang. Sidang nasional itu tingkatannya di bawah muktamar.

"Termasuk misalnya ada sejumlah orang atau ada orang yang ditunjuk sebagai menteri atau setingkat dengan menteri, nanti disampaikan di Tanwir, bagaimana mana orang itu nantinya apakah akan merangkap atau mundur diganti yang lain," ujarnya.

Busyro pun mengisyaratkan jika seyogyanya seorang menteri atau jabatan setingkat tidak boleh merangkap jabatan. Ucapannya tersebut seperti mengindikasikan jika posisi Abdul Mu'ti sebagai Sekum Muhammadiyah akan digantikan.

"Muhammadiyah itu bidang tugasnya besar dan kompleks sekali, sehingga memerlukan kemampuan untuk meningkatkan proses-proses profesionalitas yang tinggi dengan sistem yang didukung waktu yang memadai," kata Busyro.

"Kalau seseorang sudah jadi menteri di era Pak Prabowo, mewarisi amburadulnya birokrasi secara keseluruhan produk dari Presiden sebelumnya Pak Jokowi, maka sebaiknya menteri itu konsentrasi. Rangkap jabatan itu sudah tidak mungkin, dampaknya mesti kerja separuh-separuh," pungkasnya.

Diberitakan, dilansir dari detikNews, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkap diberi amanah oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Abdul Mu'ti juga mengatakan nantinya akan didampingi 2 wakil menteri.

Hal ini diungkapkan Abdul usai pertemuan dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegera, Jakarta Selatan, Senin malam.

"Tadi Pak Prabowo memberikan amanah pada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan insyaallah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi saya belum tahu otoritasnya," ujar Abdul di Jalan Kertanegera, Jaksel, Senin (14/10).

Abdul Mu'ti mengatakan siap memimpin kementerian tersebut untuk memajukan pendidikan. Prabowo, kata Abdul Mu'ti, juga menyampaikan agar pendidikan menjadi kunci membangun bangsa, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kami menyampaikan ke Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya," katanya.