Miris! Ratusan Alumni SMA-MAN di DIY Belum Terima Ijazah gegara Nunggak Biaya

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) menerima aduan ratusan alumni SMA, SMK, dan MAN di seluruh DIY yang belum menerima ijazahnya gegara masih adanya tunggakan biaya. Ironisnya, para alumni ini tergolong masyarakat kurang mampu.

Perwakilan AMPPY, Aris, menyebut pihaknya menerima ratusan aduan dari para orang tua siswa terkait hal tersebut. Menurutnya, penahanan ijazah tak hanya dilakukan sekolah swasta saja, tapi juga sekolah Negeri yang berada di seluruh Kabupaten-kota se DIY.

"Jumlahnya 260-an tadi, untuk SMA, SMK, dan juga MAN, cuma paling banyak swasta. Kalau untuk yang negeri beberapa waktu lalu sudah berusaha kita keluarkan (ijazahnya) lewat masukan kepada Kepala dinas. Itu pun masih ada juga aduan di sekolah negeri," papar Aris di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, Kotagede, Kota Jogja, Kamis (10/10/2024).

Aris menyebut dari data yang dihimpun, tunggakan yang harus dibayarkan bervariasi hingga yang paling tinggi mencapai jutaan rupiah. Dari aduan yang diterimanya, bahkan ada yang belum menerima ijazah sejak 2011 silam.

"Kasusnya ada yang dari 2011 belum diambil, akumulatif ini, ini aja belum semua kami data. Yang paling kecil kemarin ada yang Rp 1,5 juta, sampai ada yang Rp 22 juta, di sekolah swasta untuk SMA-SMK," urai Aris.

Aris menilai kasus semacam ini sudah menjadi budaya di DIY. Bahkan meski sekolah swasta juga menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetap saja ditemukan kasus penahanan ijazah.

"Menahan ijazah kayaknya sudah jadi budaya, bahkan kemarin saya sempat kritik juga masalah anak mau ujian tidak diberikan kartu ujian sebelum membayar," ungkap Aris.

"Kenapa di sekolah swasta tidak ada batasan untuk penarikan biaya? Padahal di sekolah swasta juga menerima BOS, ada BOSda juga meskipun beda dengan sekolah negeri. Jadi tidak ada kontrol dari dinas, dinas beralasan itu yayasan. Berarti yayasan bisa semena-mena sendiri dong?," lanjutnya.

Tak Cuma Ijazah tapi Juga Akta Kelahiran Ikut Ditahan Sekolah

Salah satu orang tua, Suginem, menceritakan kesulitan sang anak mencari kerja saat ijazahnya ditahan di salah satu SMK swasta di Sleman. Tak hanya ijazah, bahkan akta kelahiran yang diserahkan saat pendaftaran juga ikut tertahan.

"Sudah 2 tahun ndak bisa ambil ijazah karena ndak ada keuangan, sampai akta anak saya ditahan, sampai sekarang belum bisa ambil," ujarnya sambil menyeka air matanya.

"Mau melamar ke mana-mana tidak bisa, sampai fotokopi akte habis, minta ke sana (sekolah) tidak dikasih. Kemarin mau minta fotokopi ijazah ndak boleh," sambung Suginem.

Suginem sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga, dan suaminya seorang buruh harian lepas, mengaku tak mampu membayar tunggakan putri bungsunya itu. Bahkan, saat ia mendapat bantuan dari Dinas Sosial (Dinsos), masih belum mampu membayar seluruh tunggakan.

"Totalnya Rp 2.250.000, dapat bantuan dari dinas sosial Rp 800 ribu. Padahal kurangnya sedikit, kira-kira 1 juta lebih," paparnya.

Jumpa pers kasus penahanan ijazah SMA-SMK di LBH Jogja, Kotagede, Kota Jogja, Kamis (10/10/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Masih Ada Temuan Sekolah Nakal

Aris menjelaskan usai mendapat aduan tersebut pihaknya bergerak membantu para alumni untuk mendapatkan ijazahnya. Untuk sekolah negeri, menurutnya sudah terselesaikan dengan menekan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY.

Sedangkan untuk sekolah swasta, menurut informasi yang diterima Aris, Pemda DIY Sudah menggelontorkan bantuan Jaminan Keberlanjutan Pendidikan (JKP) yang besarannya maksimal Rp 4 juta per siswa yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais).

"Dari itu, sampai bulan Mei kemarin itu sudah ada sekitar 400 ijazah yang dikembalikan, swasta semua itu. Untuk yang bulan November ini itu bisa keluar lagi tapi kami ndak tahu berapa," papar Aris.

"Cuma ada beberapa sekolah yang agak nakal kemarin, sudah terima JKP tapi masih ada kekurangan, maunya wali murid tetap membayarkan," sambungnya.

Meski begitu, hal itu tak akan menyelesaikan masalah penahanan ijazah di DIY. Pihaknya pun bakal mengirim surat terbuka ke Gubernur DIY untuk segera memberantas masalah ini agar tak terulang lagi.

"Kalau memang itu solusinya, ya tolong dong JKP-nya ditambah anggarannya. Tapi sebenarnya kita juga nggak sepakat dengan itu (JKP), karena kayak melegalkan sekolah untuk menahan ijazah," ujarnya.

Respons Disdik DIY

Terpisah, Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menyampaikan pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan masalah ini, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Kalau negeri itu kita sudah meminta ke sekolah, dan itu sudah dilakukan, sekolah-sekolah sudah memberikan ijazah," jelas Didik saat dimintai konfirmasi melalui sambungan telepon, hari ini.

Sedangkan untuk sekolah swasta, menurut Didik, Pemda DIY sudah menggelontorkan bantuan JKP. Meski ia tak memungkiri JKP tak bisa mampu menutup tunggakan beberapa siswa.

"Jadi kita dua tahap (tahun ini), pertama sudah kita selesaikan, sementara kita masih menyisir untuk tahap kedua. Cuma kita belum tahu, masing-masing siswa tunggakannya berapa. Padahal JKP maksimal Rp 4 juta. Nah yang lebih dari itu perlu kita bicarakan dengan penyelenggara pendidikan," paparnya.

Didik menyebut solusi jangka panjang agar masalah ini segera selesai, yakni dengan 'mengancam' pihak sekolah jika masih keukeuh menahan ijazah para alumninya.

"Kita tidak memunculkan untuk (mendapat) bantuan yang lain, misalnya seperti bantuan alokasi khusus, itu bisa kita anggarkan ke sekolah yang lain. Kan mereka juga membuat pernyataan untuk membantu siswa tidak mampu," pungkasnya.

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah