Hakim di PN Sleman Tak Cuti Massal, Persidangan Tetap Jalan

Sleman -

Pengadilan Negeri (PN) Sleman menyebut tak ada hakimnya yang ikut gerakan cuti massal, hari ini. PN Sleman tetap menggelar persidangan.

Juru Bicara PN Sleman, Cahyono menuturkan, tak ada hakim di instansinya yang terjadwal mengambil hak cutinya tertanggal hari ini.

"Tidak ada (yang mengambil cuti). Kan sudah diwakili, semoga berhasil perjuangannya," kata Cahyono kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cahyono memastikan pelayanan di PN Sleman tetap berjalan. Proses persidangan di PN Sleman pun tetap berlangsung. Meski sebagian sidang dialihkan setelah aksi cuti massal.

"Ada sidang tetapi sebagian besar dialihkan sesudah cuti bersama. Hari ini ada 19 sidang, besok 30 sidang, Rabu 18 sidang, Kamis 17 sidang dan Jumat 1 sidang," jelas dia.

Dia menegaskan pengalihan jadwal sidang tidak ada kaitannya dengan rencana cuti para hakim.

"Tidak ada alasan, memang ditundanya pas setelah tanggal tersebut. Alasan-alasan tersebut sah sesuai ketentuannya, misal para pihaknya jauh atau delegasi," tegas dia.

Dilansir detikNews, hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia akan melaksanakan aksi cuti bersama mulai hari ini. Aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim.

Dalam aksi tersebut para hakim akan beraudiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA), Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Menteri Hukum dan HAM. Pertemuan ini akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi berbeda.

Pertemuan dengan pimpinan MA dan Menkum HAM akan dibagi secara terpisah, tim pertama akan bertemu dengan Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Pusat IKAHI di Gedung Mahkamah Agung, sedangkan tim kedua akan melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM di Gedung Kementerian Hukum dan HAM.

"Kedua audiensi ini bertujuan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim," kata Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dalam keterangan yang diterima, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan itu nantinya para hakim akan menyerahkan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.