Aksi 'Jogja Memanggil' Hari Ini, Berikut Rekayasa Lalin Abu Bakar Ali-Nol Km

Lokasi massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada di Abu Bakar Ali, Kamis (22/8/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Jogja -

Massa mahasiswa dan masyarakat bakal turun ke jalan dalam aksi bertajuk 'Jogja Memanggil' hari ini. Polisi pun menyiapkan rekayasan lalu lintas (lalin) dari tempat parkir khusus (TPK) Abu Bakar Ali hingga titik nol kilometer (Nol Km) Jogja.

"Kita akan laksanakan rekayasa terbatas dari titik TKP ABA menuju DPRD Jalan Malioboro," jelas Kasat Lantas Polresta Jogja, Kompol Maryanto, kepada wartawan di TKP ABA, Kamis (22/8/2024).

Akses di Jalan Mataram akan diarahkan menuju ke arah Stadion Kridosono. Kemudian ke arah TKP ABA, jalur disetop untuk sementara menunggu massa aksi bergerak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian kendaraan dari arah Teteg Malioboro, kita arahkan ke jalan Pasar Kembang, sehingga aksi di DPRD tidak terganggu," paparnya.

Pengalihan arus ke Malioboro, menurut Maryanto, bersifat situasional. Jika massa aksi masuk ke Gedung DPRD DIY maka arus ke Malioboro akan dibuka.

Adapun jika aksi dilakukan di titik Nol Kilometer atau sekitar Gedung Agung Jogja, ada dua rekayasa lalin yang disiapkan. Yakni jika massa menggelar aksi di tengah jalan, dan jika massa menggelar aksi di pedestrian.

"Jika di tengah titik nol KM, dari simpang Pangurakan (Gondokusuman), kemudian jalan Senopati, jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Malioboro akan kita laksanakan pengalihan," papar Maryanto.

"Namun jika dilaksanakan di padestrian, baik di sisi barat atau timur, maka arus lalu lintas akan kita buka," tuturnya.

Aksi Jogja Memanggil

Massa mahasiswa UGM hari ini menggelar aksi 'Jogja Memanggil'. Aksi ini merupakan reaksi terhadap manuver Badan Legislasi DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepala daerah.

Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan UU Pilkada yang bakal disahkan hari ini. Hal ini karena dinilai bakal melanggengkan kekuasaan oligarki.

"Tuntutannya adalah satu membatalkan RUU Pilkada yang sangat kacau itu terutama yang bisa melanggengkan kekuasaan politik dinasti dari Presiden Jokowi dan juga kita menolak politik dinasti dan juga pencerabutan demokrasi yang dilakukan oleh satu pihak tertentu," kata Menteri Aksi dan Propaganda BEM KM UGM, Arga Luthfi, kepada wartawan, Kamis (22/8).