Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyebut ada 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terancam dicabut izinnya karena tidak mengurus akreditasi. Kampus swasta yang terancam ditutup itu tersebar di sejumlah daerah.
Dewan Eksekutif BAN PT, Prof Ari Purbayanto mengungkapkan paling banyak di daerah Jawa Barat dan Jakarta.
"Justru yang banyak di Jawa Barat, Jakarta, Sumatera ada satu. Nanti kalau dicabut izinnya Pemerintah akan memfasilitasi mahasiswanya dipindahkan ke perguruan tinggi lainnya," kata Ari usai acara kickoff strategi leapfrogging dalam peningkatan mutu dan relevansi PTS berbasis join resources PTS DIY di Bantul, DIY, Sabtu (10/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Ari juga memastikan tidak ada yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Di Jogja tidak ada, aman, Jogja itu contoh terbaik," jelasnya.
Ari menyebut saat ini tercatat 252 perguruan tinggi yang belum melakukan proses pengajuan akreditasi. Namun, berdasarkan data, ada 155 perguruan tinggi yang akan mengikuti akselerasi akreditasi pada 12-13 Agustus di Jakarta.
"Jadi memang masih ada sekitar maksimal 100, tapi kalau di data LLDIKTI bersama kita mengidentifikasi 84 (PTS) bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas pengelola sudah tidak ada, dosennya juga, itu yang benar-benar sulit melanjutkan," ujar Ari.
Dalam kesempatan yang sama, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah V menyebut hanya ada 7 perguruan tinggi swasta (PTS) yang berstatus unggul.
"Kita tahu PTS kita dari 100 PTS hanya 7 yang unggul. Kemudian dari 100 PTS itu kita ada 740 program studi dan yang unggul hanya 131 program studi," kata Kepala LLDIKTI Wilayah V, Prof Setyabudi Indartono.
"Artinya PR kita cukup banyak untuk meningkatkan kualitas dan relevansi PT kita," lanjutnya.
Di sisi lain, Setyabudi mengungkapkan jika Wilayah V memiliki potensi yang luar biasa. Di mana ada 7.999 dosen di wilayah V, dan dari jumlah itu 209 adalah Guru Besar, 790 sudah Lektor Kepala dan sekitar 1.900 itu sudah doktor.
"Harapannya dengan strategi leapfrogging ini bisa memfasilitasi PTS yang 100 itu bisa lebih baik ke depan, paling tidak prodi-prodi kita akan bisa bertambah banyak yang terakreditasi unggul," ucapnya.
(rih/ahr)
Komentar Terbanyak
Kebijakan Blokir Rekening Nganggur Ramai Dikritik, Begini Penjelasan PPATK
Kasus Kematian Diplomat Kemlu, Keluarga Yakin Korban Tak Bunuh Diri
Akhir Nasib Mobil Vitara Parkir 2,5 Tahun di Jalan Tunjung Baru Jogja