Resmi Terima Tawaran Tambang, PP Muhammadiyah Beberkan Sederet Alasan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah perihal pengelolaan tambang. Keputusan ini merupakan hasil dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, langkah Muhammadiyah tersebut juga dikuatkan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berlangsung di Convention Hall Universitas Aisyiyah (UNISA) Jogja, Minggu (28/7/2024).

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menuturkan keputusan ini merupakan kesepakatan bersama. Diputuskan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang melibatkan seluruh unsur. Namun dengan sejumlah catatan terkait kelestarian lingkungan.

"Khusus tentang tambang, kami memang sebagaimana karakter kami Muhammadiyah ketika ada tawaran resmi, ada political will baik dari pemerintah tidak serta merta terima tapi juga tidak serta merta menolak, karena kami punya prinsip menolak atau menerima apapun dalam pergerakan Muhammadiyah harus berdasarkan ilmu berbasis pada pemikiran Muhammadiyah," jelasnya saat ditemui di Convention Hall UNISA Jogja, Minggu (28/7).

Haedar menyebut tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah ini resmi. Dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Berupa pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat.

Haedar menyampaikan PP Muhammadiyah tidak langsung menerima tawaran tersebut. Namun mengawali dengan kajian selama dua bulan lamanya. Hingga akhirnya menyatakan diri siap untuk turut serta dalam pengelolaan tambang.

"Maka kalau kami ambil langkah keputusan bukan karena perintah atau tekanan sosial, tekanan berbagai aspek. Semua himpun jadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam ambil langkah menyangkut pengelolaan tambang," katanya.

Dia tak menampik akan muncul gelombang pro kontra atas keputusan PP Muhammadiyah ini. Namun dia memastikan bahwa keputusan ini telah bulat. Termasuk aspek-aspek pertimbangan dari sudut kontra hingga akhirnya muncul kata sepakat.

Haedar bahkan menyebut penolakan juga sempat terjadi saat hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. Menurutnya itu adalah wujud aspirasi warga Muhammadiyah. Tentunya menjadi salah satu pertimbangan dan masukan atas keputusan PP Muhammadiyah hari ini.

"Ada aspek dan kelompok yang kontra yang tidak setuju tapi juga punya argumen masalah lingkungan, nasib masyarakat setempat, juga pengelolaan tambang yang ilegal, punya potensi banyak problem dan lain sebagainya. Demo maupun kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat," bebernya.

Namun pihaknya telah melakukan kajian dan analisis termasuk dari kritik. Dengan menerima sudut pandang pula dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup dan perguruan tingg. Termasuk Majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, serta pandangan anggota PP.

"Lewat pleno PP Muhammadiyah maupun Konsolidasi dua pandangan itu hidup akhirnya mayoritas sampai pada kesimpulan kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dari berbagai pertimbangan dan langkah ditempuh," ujarnya.

Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik

Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik