Muhammadiyah Akan Rapat Konsolidasi di Jogja Bahas soal Tambang

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengumpulkan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia di Jogja. Pertemuan ini dikabarkan akan membahas beberapa isu penting, termasuk soal pengelolaan tambang.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas mengonfirmasi kabar tersebut. Menurutnya, pertemuan akan digelar di Jogja pada 27 dan 28 Juli mendatang.

"Kalau nggak ada perubahan 27 dan 28, biasanya di salah satu kampus. Bukan di hotel," terang Busyro ditemui wartawan di PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Jumat (19/7/2024).

Topik Pertemuan

Isu yang cukup hangat saat ini adalah soal izin tambang bagi badan usaha milik ormas agama yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Disinggung mengenai apakah pertemuan mendatang akan membahas soal izin tambang ini, Busyro pun membenarkan. Namun, menurutnya, acara tersebut secara garis besar sejatinya adalah konsolidasi.

Sementara pembahasan soal izin tambang cuma salah satu agendanya saja dan akan dibahas lewat rapat pleno seperti yang telah disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

"Itu acaranya konsolidasi, bukan hanya tambang saja, (dibahas di pleno) iya," ujar Busyro.

Busyro juga belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan tersebut akan sekaligus memutuskan sikap PP Muhammadiyah atas tawaran pemerintah soal izin tambang tersebut.

"Saya belum tahu agenda detailnya," ungkapnya.

Satu isu lain yang juga muncul yakni soal kabar PP Muhammadiyah yang akan membuat bank syariah. Dikutip dari CNBC Indonesia, kabar tersebut muncul usai kabar PP Muhammadiyah mengalihkan dana simpanan dan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI ke bank syariah lainnya.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan wacana tersebut baru berkembang di kalangan anggota atau internal secara informal.

"Belum pernah dibicarakan secara resmi. Baru dalam pembicaraan-pembicaraan informal di kalangan anggota," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/7), dikutip dari CNBC Indonesia.

Saat ditanyai tentang hal tersebut, Busyro mengaku belum mendengar kabar tersebut. Ia menjelaskan segala keputusan penting di PP Muhammadiyah akan dibahas dalam rapat pleno.

"Di PP itu keputusan-keputusan yang kayak gitu harus dalam rapat pleno. Sampai sekarang saya nggak tahu," ujar Busyro.

"Iya memang harus kajian dulu. Dulu pernah bikin bank perserikatan Muhammadiyah itu, ternyata bangkrut," pungkasnya.

Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik

Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik