Antusiasme Warga Daftar Jadi PPS Bantul, Ada yang Sampai 2 Kali Daftar

Bantul -

Pendaftaran panitia pemungutan suara (PPS) Pilkada serentak Kabupaten Bantul memasuki hari terakhir. Ratusan warga berbondong-bondong menyerahkan dokumen pendaftaran hari ini di KPU Bantul, bahkan ada yang sampai mendaftar dua kali lantaran sempat gagal.

Salah satu pendaftar yakni Fitria Krisna Saputra mengaku ini kali keduanya mendaftar PPS. Pasalnya, saat pendaftaran PPS Pilpres dan Pileg dirinya tidak lolos.

"Kemarin daftar PPS gagal, jadi ini kali kedua mendaftar PPS," kata Fitria kepada wartawan di Kantor KPU Bantul, Rabu (8/5/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait alasannya kekeh mencoba peruntungan menjadi PPS, warga Kebonagung, Imogiri, Bantul ini mengaku ingin mendapatkan pengalaman baru.

"Kalau alasannya mendaftar PPS lagi yang pertama mengabdi pada masyarakat, menambah teman, dan pengalaman," ujarnya.

Ketua KPU Bantul, Joko Santosa saat memberikan keterangan. Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Berbeda dengan Fitria, Nabila mengaku mendaftar menjadi PPS karena mendapat perintah dari Kalurahan tempat tinggalnya di Tamantirto, Kasihan, Bantul.

"Ini menyerahkan dokumen pendaftaran, karena utusan Kalurahan untuk mendaftar," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bantul, Joko Santosa mengungkapkan, hingga sore ini tercatat sudah ada 542 orang yang login secara online. Selain itu, untuk yang sudah menyerahkan kelengkapan dokumen pendaftaran ada 326 orang.

"Nah, ini kebutuhan kita itu ada 450 dengan rincian PPS yang lolos 225. Karena per kalurahan itu membutuhkan tiga PPS untuk Pilkada, jadi 75 kalurahan dikali tiga kan 225 orang," ujarnya.

Joko juga menegaskan jika rekrutmen PPS tidak mengutamakan PPS yang sebelumnya bertugas pada Pileg dan Pilpres. Menurutnya, semua itu sebagai wujud keterbukaan KPU kepada masyarakat.

"Rekrutmen kita terbuka, tidak seperti di ruang sebelah. Jadi silakan masyarakat untuk terlibat dalam Pilkada. Jadi tidak serta merta jadi penyelenggara lalu saat Pilkada tidak otomatis jadi penyelenggara lagi," ucapnya.

"Tahapannya sama, CAT dan wawancara dengan kompetensi pengalaman kepemiluan integritas itu yang kita kedepankan. Karena kita tidak berharap bahwa penyelenggara ini bagian dari dukung mendukung sehingga harus netral," lanjut Joko.

Terkait honor per bulan, Kepala Divisi Sosial Pendidikan Politik dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Bantul, Wuri Rahmawati menyebut, ada dua jenis honor, yakni untuk Ketua PPS dan anggota PPS. Keduanya bakal menerima honor yang berbeda.

"Kemudian honorarium PPS untuk masa kerja 8 bulan, jadi berakhir 27 Jan 2025. Jadi untuk honorarium Ketua PPS Rp 1,5 juta dan anggota PPS Rp 1,3 juta per bulan," ucapnya.