Mahfud Sebut 16 Tokoh Dorong Megawati Pimpin Gerakan Perbaikan Demokrasi

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md membeberkan 16 tokoh masyarakat mendorong Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memimpin gerakan perbaikan demokrasi dalam pertemuan pekan lalu. Namun, Megawati menyatakan tidak ingin terburu-buru dalam bersikap. Megawati, lanjut Mahfud, masih melihat dinamika politik ke depannya.

Namun terkait Hak Angket dan Mahkamah Konstitusi(MK), Megawati meminta tetap lanjut. Ini karena konteks hak angket dan Mahkamah Konstitusi adalah hal yang berbeda. Sehingga tetap bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu perkembangan politik.

"Pada waktu itu jawabannya Bu Mega, gerakan mengajukan ke MK, Hak Angket bisa diteruskan, tidak harus terlalu resmi ada pimpinan itu kan hanya anggota DPR. Nanti pada saatnya yang tepat kalau situasinya cukup kita baca semua," jelasnya ditemui di kediaman Butet Kartaredjasa, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Senin (11/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Mahfud menjelaskan bahwa Megawati bukan tidak mau memimpin. Namun lebih kepada memposisikan diri terhadap dinamika politik yang terjadi. Ditambah lagi belum ada penetapan resmi dari KPU terkait Presiden dan Wakil Presiden.

"Saya katakan Bu Mega bukan tidak mau memimpin, bukan. Bu Mega itu mau tapi belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis. Masih banyak yang akan terjadi," katanya.

Megawati, lanjut Mahfud, juga mempersilakan proses hak angket dan Mahkamah Konstitusi tetap jalan. Kedua proses ini tidak perlu ada campur tangan dari Ketua Parpol. Peran utama dalam menjalankan tekniksnya justru berada di anggota DPR.

"Jadi Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja lurus tegas gitu, tapi itu sebenarnya belum perlu belum turun tangan Bu Mega. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi nanti Bu Mega menunggu saat yang tepat untuk peta perbaikan politik ke depan," katanya.

Di satu sisi, Mahfud tidak ingin terlalu banyak bicara detail. Ini karena posisinya saat ini adalah prinsipal dalam hukum. Sehingga segala pernyataan dianggap bermuatan kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Hari ini sebenarnya saya berbicara sedikit biar tidak dianggap memprovokasikan lagi dan karena posisi saya itu posisi apa sebagai prinsipal dalam hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa ada 16 tokoh masyarakat yang bertemu dengan Megawati pada Jumat pekan lalu (8/3/2024). Pertemuan ini melibatkan beragam elemen masyarakat. Mulai dari tokoh pendidikan, profesor, tokoh gerakan anti korupsi, gerakan perempuan dan tokoh lainnya.