Mahfud Ungkap 16 Tokoh Masyarakat Ketemu Megawati, Apa yang Dibahas?

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD mengungkapkan baru saja terjadi pertemuan antara 16 tokoh masyarakat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Pertemuan ini terjadi pada Jumat (8/3).

Pertemuan ini melibatkan beragam elemen masyarakat. Mulai dari tokoh pendidikan, profesor, tokoh gerakan anti korupsi, gerekan perempuan dan tokoh lainnya.

"Saya hari Jumat 3 hari lalu bertemu dengan 16 tokoh masyarakat, bersama Bu Mega dan Pak Hasto (Kristiyanto, Sekjen PDIP). Ada seorang itu forumnya pada masyarakat itu ada beberapa profesor, kemudian ada tokoh-tokoh gerakan anti korupsi seperti Herliana. Kemudian dari gerakan perempuan dan pokoknya ada 16," jelasnya ditemui di kediaman Butet Kartaredjasa, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Senin (11/3/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menuturkan salah satu tokoh, yaitu Guru Besar UI Prof Sulistyawati menyampaikan pandangannya. Bahwa iklim demokrasi di Indonesia saat ini dalam kondisi porak poranda. Terlebih pasca perjuangan era Reformasi 1998.

Pada pertemuan tersebut, Sulistyawati mendorong adanya perbaikan demokrasi. Tujuannya agar sistem demokrasi Indonesia yang sudah terbentuk bisa diselamatkan. Sehingga tidak kembali lagi ke era sebelum Reformasi 1998.

"Bu Sulistyawati mengatakan sekarang harapan kami untuk menuntut gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi dan bu Megawati mau memimpin. Karena apa, karena ini jika dibiarkan nanti ke depannya enggak ada demokrasi," paparnya.

Jika kondisi saat ini berlanjut, forum 16 tokoh menilai demokrasi di Indonesia bisa buyar. Kesempatan maju dalam kontestasi politik hanya didominasi kelompok terkuat. Diibaratkan sosok kontestan harus jadi penguasa dulu. Setidaknya pula dekat dengan penguasa atau memiliki modal yang lebih.

Kondisi ini, menurut Mahfud, terjadi dalam berbagai macam politik. Tercermin dalam pergerakan yang dilakukan para tokoh maupun partai politik. Alhasil rakyat hanya menjadi penonton dalam kontestasi Pemilu.

"Rakyat tidak akan bisa menentukan karena semua itu terjadi oleh penguasa melalui macam-macam. Ada politik gentong babi, politik pegang kerah leher, dan sebagainya. Itulah terjadi begitu rusak Indonesia ke depan, sehingga mari kita harus perbaiki ini, jangan sampai ini berlanjut," ujarnya.