Desak PBNU Netral, Kiai-Gus Gelar Mubes Nahdliyin Nusantara di Bantul Besok

Sekretaris Mubes Nahdliyin Nusantara, Zuhdi Abdurrohman (pegang mic) saat memberikan keterangan, Sabtu (27/1/2024). (Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja)

Bantul -

Sejumlah kiai dan gus Nahdatul Ulama (NU) besok menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Mubes ini digelar untuk mengembalikan khittah atau garis besar perjuangan NU yang saat ini dipandang terpecah belah akibat Pilpres.

Sekretaris Mubes Nahdliyin Nusantara, Zuhdi Abdurrohman mengatakan, Mubes Nahdliyin Nusantara berlangsung besok mulai pukul 09.00 WIB. Menurutnya, Mubes itu berhubungan dengan keadaan akhir-akhir ini di tingkat jam'iyah yang tergerus dalam hiruk pikuk politik menjelang Pilpres 2024.

"Sehingga membawa para Nahdliyin Nusantara untuk melakukan refleksi yang berpijak pada dasar bersama khittah NU," katanya kepada wartawan di Krapyak, Sewon, Bantul, Sabtu (27/1/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasalnya, berita-berita dan dari video-video yang beredar di tengah warga NU banyak sekali pengurus harian NU dan banom-banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung capres-cawapres tertentu secara terbuka. Menurutnya, hal tersebut sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin.

"Karena berpotensi penggunaan jam'iyah untuk kepentingan politik praktis," ujarnya.

Menurutnya, dalam persoalan Pemilu yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi PBNU harus mengambil sikap netral. Selain itu, mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah (aswaja).

Menurutnya, dasar-dasar politik Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah bukan untuk mencari kemenangan-kemenangan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai moral di dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan, dan berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap.

"Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktik politik praktis dalam Pemilu," ucapnya.

Di sisi lain, dia menilai PBNU perlu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap Pemilu. Namun, tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai majelis wakil cabang (MWC) kepada salah satu paslon capres-cawapres.

"Dengan dasar itu, kami Nahdliyin Nusantara merasa perlu mengadakan musyawarah besar Nahdliyin Nusantara," katanya.

Terkait siapa saja yang bakal hadir dalam mubes Nahdliyin Nusantara, Zuhdi menyebut ada KH As'ad Said Ali, KH Malik Madani, KH Asyhari Abta, KH Chaidar Muhaimin, KH Yasin Nawawi, Prof Dr KH Nadirsyah Hosen (via online/zoom), Dr Gaffar Karim, KH M Imam Azis, dan KH Abdul Muhaimin.