Soal Presiden Boleh Memihak, Pakar UGM Khawatir Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Kementerian Pertahanan menyerahkan pesawat dan helikopter ke TNI AU. Penyerahan pesawat ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). — Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Grandyos Zafna

Sleman -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Pakar hukum tata negara UGM, Andi Sandi, turut angkat bicara. Apa katanya?

Dosen FH UGM itu mengatakan, keterlibatan presiden dan menteri dalam kampanye dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan fasilitas negara. Mengingat presiden di Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Iya saya lebih khawatir itu (penggunaan fasilitas negara). Karena kan begini, sangat susah, contoh protokolernya itu sulit sekali dipisahkan apakah dia pejabat negara atau melakukan untuk partai politik tertentu. Itu dari protokolernya, belum voorijder-nya," kata Andi Sandi saat dihubungi wartawan, Rabu (24/1/2024).

"Kalau kepala pemerintahan monggo, cuma kalau kepala pemerintah ya monggo dia mau kampanye ke siapa tapi tidak pakai fasilitas negara, lain kalau kepala negara," imbuhnya.

Dia menjelaskan, jika kepala negara kemudian berpihak, pada akhirnya tidak akan berhenti di kepala negara itu. Ia khawatir jika pada akhirnya infrastruktur negara juga akan digunakan untuk kepentingan tertentu.

"Jadi menurut saya kalau kemudian kepala negara berpihak ya bukan hanya kepala negara tuh, negara harus berpihak ke dia. Karena infrastruktur negara kan itu bukan cuma presiden doang, ada infrastruktur yang lain, yang dikhawatirkan kan itu sekarang. Semua infrastruktur digunakan untuk kepentingan tertentu," urainya.

Sementara untuk menteri, lanjut Andi Sandi, jika mau berkampanye maka harus melepas semua fasilitas yang melekat.

"Kalau menteri mau berkampanye dia harus melepas semuanya, tidak ada fasilitas apa pun ya karena kan kita tahu, menteri-menteri kita juga kan ada dari parpol kan. Nah ketika dia dari situ ya monggo." ucapnya.

Hanya saja, kata dia, saat ini sulit membedakan saat menteri berkampanye atau tidak.

"Ketika dia kampanye tidak dalam posisi menteri. Jadi semua fasilitas negara itu tidak ada, cuma sulit sekali kan dilihat sekarang. Mulai dari voorijder-nya terus pengamanannya, kan agak susah dilihatnya," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Jokowi menyebut presiden juga boleh memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024) dilansir detikNews.

Meski begitu, Jokowi menyebut yang terpenting adalah tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, pejabat publik juga sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.