Mahfud Ingin Mundur dari Menko Polhukam Sejak Debat Pilpres Pertama

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md mengungkapkan rencana mundur dari Menko Polhukam sejak debat pilpres pertama pada Desember lalu. Dia juga menuturkan akan menunggu momentum yang tepat sebelum meletakkan jabatan.

Mahfud mengatakannya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam, dalam acara 'Tabrak Prof Mahfud'.

"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud dilansir detikNews.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap salah satu alasannya mundur sebagai Menko Polhukam supaya bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintahan.

"Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ujarnya.

Pertimbangan lainnya adalah mengenai etikanya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan diangkat secara terhormat dan penuh kepercayaan oleh Jokowi menjadi Menko Polhukam.

"Tetapi, pada waktu itu ada beberapa pertimbangan, pertimbangannya adalah perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik. Karena saya akan bersama calon presiden lain namanya Pak Ganjar Pranowo" ujarnya.

Sudah Sepakat dengan Ganjar soal Pengunduran Dirinya

Mahfud Md melanjutkan, dirinya sudah bersepakat dengan pasangannya, Ganjar Pranowo soal pengunduran diri tersebut. Dia menegaskan bakal mengumumkannya dalam waktu yang tepat.

"Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu," ujarnya.

Lantas mengapa tidak dilakukan sekarang? Mahfud memberikan dua alasan.

"Satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusat lah. Tetapi, menjelang pilpres yang kemarin, ditambah lagi aturannya, bahkan wali kota pun ya tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu, tapi tidak apa-apa," katanya.

"Kedua, saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," tambahnya.

Komunikasi dengan Jokowi

Terkait keinginan mundur itu, Mahfud mengatakan dia akan mengomunikasikan itu ke Presiden Jokowi. Menurutnya, itu perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dirinya ke Jokowi.

"Justru (komunikasi dengan Presiden Jokowi) itu yang harus saya lakukan agar saya lebih menghormati beliau, tidak colong playu, tetapi akan menyampaikan dengan baik-baik," katanya.

Mantan Ketua MK itu juga mengatakan rencananya mundur sebagai Menko Polhukam juga akan dibicarakan lagi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN). Dia mengatakan rencana pengunduran itu harus disampaikan dengan cara baik-baik.

"Dan juga momentumnya akan dibicarakan lagi dengan Tim Pemenangan Nasional dan pimpinan koalisi pengusung sebagaimana pun tidak bisa berjalan sendiri. Ini terikat secara kenegaraan terikat sebagai menteri harus ikut pada apa yang digariskan presiden," tuturnya.

"Tetapi sebagai calon wakil presiden harus ikut partai pengusung, ketemu dengan TPN di situlah akan ditentukan cara yang terbaik bukan dengan cara meremehkan atau ngambek. Tidak, dengan cara baik-baik karena negara ini harus dikelola dengan cara yang indah demi kepentingan rakyat," lanjutnya.

Video Saran Mahfud Md soal Kasus Mahasiswi ITB: Restorative Justice Saja

Video Saran Mahfud Md soal Kasus Mahasiswi ITB: Restorative Justice Saja