Pamong Dinilai Tak Netral Pemilu, Warga Geruduk Kantor Lurah Banyuroto

Kulon Progo -

Pemerintah Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, didemo warganya. Aksi ini dipicu banyak masalah yang menyelimuti kalurahan tersebut, salah satunya dugaan ketidaknetralan pamong dalam proses Pemilu 2024.

Demo yang diikuti oleh puluhan warga ini berlangsung di Kantor Kalurahan Banyuroto, Jalan Pengasih-Nanggulan, Gendul, Banyuroto, Nanggulan, hari ini. Aksi dimulai dengan memasang sejumlah spanduk bernada protes di pagar balai desa.

Koordinator Lapangan Aksi, Suko Haryanto mengatakan demo digelar untuk menuntut pemerintah kalurahan yang belakangan ini dinilai bermasalah. Salah satunya soal dugaan ketidaknetralan lurah dan pamong dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapan kami dari pamong itu tidak ikut kampanye, dalam salah satu partai politik," kata Suko saat ditemui di lokasi, Jumat (5/1/2024).

Warga berdemo di Kantor Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo, Jumat (5/1/2024). Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Suko mengatakan ketidaknetralan ini terlihat pada acara jalan sehat yang digelar salah satu parpol di Banyuroto belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pamong diketahui memakai atribut parpol penyelenggara acara.

"Ya kasusnya di Sambiroto ada jalan sehat, banyak pamong pakai atribut partai. Itu sebenarnya tidak boleh, jadi kami harap netral," ungkapnya.

Menurutnya hal itu sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kapanewon. Namun, belum ada efek jera.

"Yang pertama sudah ditindaklanjuti Panwas. Tapi masih ada rentetannya," ucapnya.

Selain itu, Suko juga menyoroti penggunaan anggaran kalurahan yang selama ini dinilai kurang transparan. "Menurut kami itu kurang transparan karena setiap pembangunan terus ditanyakan RAB itu tidak ada," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, massa aksi juga menyampaikan keluhan lain seperti kinerja pamong dan BPKAL yang kurang produktif, ringannya sanksi bagi pamong yang melanggar kode etik, hingga mendorong perbaikan jalan rusak yang masih banyak ditemui di Banyuroto.

Seluruh keluhan itu disampaikan langsung kepada lurah, pamong, dan BPKAL Banyuroto yang hadir dalam kesempatan tersebut. Kedua belah pihak pun saling bertemu dan mencarikan solusi atas persoalan ini.

Klarifikasi Lurah Banyuroto

Ditemui di lokasi yang sama, Lurah Banyuroto, Sudalja menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di lingkungan pemerintah Kalurahan Banyuroto. Terkait dugaan ketidaknetralan pamong dalam Pemilu, Sudalja menyebut jika itu merupakan kesalahpahaman.

"Karena Dewan itu membangun di seluruh Banyuroto, mau sekalian ninjau pembangunannya, jadi diadakan jalan sehat dan senam. Nah ketika senam itu kami diberi topi NasDem. Terus ada yang dipakai karena panas. Itu merupakan kelalaian kami. Jadi waktu itu kami hanya menghargai pemberian saja. Tidak ada maksud untuk mengarahkan warga ke satu partai," ucapnya.

Sedangkan tudingan pemerintah kalurahan tidak transparan perihal RAB, Sudalja menyebut jika pihaknya sudah berupaya terbuka. Namun, warga menginginkan RAB yang rinci, sedangkan hal itu tidak bisa karena menyangkut dokumen rahasia.

"Kalau yang kurang transparan sebenarnya mungkin dari warga masyarakat itu yang diinginkan RAB rinci. Tapi ada aturan bahwa itu merupakan dokumen rahasia dari Kalurahan jadi tidak boleh sembarang orang tahu," ujarnya.