Kelakar Zulhas soal Tahiyat Berujung Kantor PAN DIY Digeruduk Massa

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas menuai polemik pekan ini. Penyebabnya, dia berkelakar mengenai gerakan dalam salat maupun bacaan Al Fatihah.

Dampaknya, kantor DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kota Jogja digeruduk massa siang kemarin. Massa tidak hanya menuntut Zulhas meminta maaf.

Namun, massa juga mendesak supaya Zulkifli Hasan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan (Mendag) RI.

Seperti apa tuntutan massa yang menggeruduk kantor DPW PAN, maupun kelakar Zulhas? Berikut rangkumannya dihimpun detikJogja.

Kelakar yang Dilontarkan Zulhas

Semua berawal saat Zulhas membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Selasa (20/12/2023). Dalam sambutannya di MG Setos Semarang, dia membeberkan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politisi asal Lampung tersebut menjabarkan progres kepemimpinan Jokowi. Termasuk klaim terkait gencatan senjata antara Israel dan Hamas beberapa waktu lalu.

"Kemarin ada gencatan senjata beberapa hari, itu ada peran Pak Jokowi itu," kata Zulhas saat berpidato.

Setelah itu, Zulhas mulai bercerita soal perubahan sikap masyarakat akhir-akhir ini. Dia mengaku heran atas perubahan tersebut.

"Saya keliling daerah, Pak Kiai. Sini aman, Jakarta nggak ada masalah, yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat Maghrib baca, 'waladholin... ', Al-Fatihah baca 'waladholin..' Ada yang diem sekarang, pak. Lho kok lain," ujar Zulhas.

"Ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu," imbuhnya.

Adapun yang dimaksud Zulhas, kelanjutan surat Al-Fatihah itu seharusnya adalah "Amin" yang dibaca bersamaan imam dan makmumnya. Kemudian Zulhas juga mengatakan ada yang duduk tahiyat menunjuk menggunakan dua jari.

"Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini (menunjukkan jari telunjuk), sekarang jadi gini (menunjukkan dua jari, telunjuk dan tengah)," ujar Zulhas terheran-heran.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Massa Geruduk Kantor DPW PAN DIY

Tiga hari berselang atau pada Jumat (22/12), massa mengatasnamakan Front Jihad Islam (FJI) menggeruduk kantor DPW PAN DIY di Umbulharjo, Kota Jogja.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tampak memadati pintu masuk kantor sambil membentangkan spanduk dan beberapa bendera. Kemudian perwakilan dari massa diminta masuk ke kantor untuk berdiskusi dengan perwakilan partai.

Koordinator FJI, Abdurrahman berkata aksi mereka didasari pidato Zulhas. Dia menuturkan, dalam penilaiannya, ada pernyataan Zulkifli Hasan yang terkesan melecehkan salat.

"Aksi ini terkait video yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan yang melecehkan atau senda gurau (membercandai) salat ya," ujarnya usai aksi kepada wartawan, Jumat (22/12).

"Di antaranya dia mengatakan habis baca Al Fatihah itu tidak ada 'Amin' (merujuk pada salah satu paslon), yang kedua itu saat tahiyat itu (jari) menjadi dua, katanya dengan dua ini sebagai bukti cintanya pada Prabowo," lanjut Abdurrahman.

Oleh karena itu, lanjut Abdurrahman, mereka menuntut permintaan maaf secara langsung dari Zulhas. Kemudian, Ketum PAN ini juga diminta mundur sebagai Mendag.

"Iya benar (meminta Zulhas mundur sebagai Mendag)," tegas Abdurrahman.

"Kalau tidak ada permintaan maaf kita nuntut untuk secara hukum, proses hukum. Dari pengurus DPW PAN untuk mendukung juga proses hukum itu," imbuhnya.

Tanggapan PAN DIY

Ketua DPW PAN DIY, Arif Noor Hartanto menerangkan massa dari FJI memberikan surat, dan meminta mereka menyerahkannya kepada Zulhas. Ia juga mengatakan akan menyampaikan tuntutan massa ini ke DPP PAN.

"Terhadap poin-poin yang disampaikan, kami memiliki tanggung jawab terus berkoordinasi dengan DPP, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada DPP PAN," terang Arif.

Adapun permintaan maaf supaya Jokowi mundur sebagai Mendag, Arif menegaskan bahwa keputusan itu merupakan ranah prerogatif Presiden Jokowi.

"Sebagai menteri otoritas penuh prerogatif presiden. Kami tidak memiliki kewenangan seperti itu. Apabila ada poin-poin tadi yang diinternal kami harus tindak lanjuti akan segera kami tindak lanjuti," tutupnya.

Video: Sambangi Kalteng, Menko Zulhas Dapat Gelar Kehormatan Adat

Video: Sambangi Kalteng, Menko Zulhas Dapat Gelar Kehormatan Adat