PDIP Ngaku Tak Pecat Gibran: Nanti Dia Gunakan 'Waduh Saya Dizalimi'

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun (dok. detikcom)

Jogja -

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun angkat bicara soal status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawapres Prabowo Subianto. PDIP mengaku tak memecat Gibran untuk mengantisipasi narasi dizalimi.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, dikutip detikNews, Rabu (1/11/2023).

Komarudin menyebut secara de facto, Gibran bukan lagi kader PDIP. Dia pun menyinggung sikap Gibran yang semula selalu menyatakan tegak lurus arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komarudin lalu menyinggung saat PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Kala itu, Gibran bertemu dengan Prabowo dan setelahnya PDIP memanggil Gibran.

"Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, 'Tidak dia pertemuan hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai Wali Kota' itu aja soal struktur pemerintahan," katanya.

"Waktu kita konferensi pers sikap dia jelas diulang-ulang, 'Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri'," sambungnya.

Namun, kata Komarudin, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres dari Prabowo ke KPU. Dia pun menyebut Gibran harus diberhentikan dari PDIP.

"Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear," ungkap dia.

Komarudin lantas berbicara terkait kartu tanda anggota (KTA) Gibran.

"Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu," tuturnya.

Meski begitu, Komarudin mengingatkan Gibran untuk menjadi politikus muda yang dapat memberikan contoh. Dia pun meminta Gibran dapat konsisten dengan pernyataannya.

"Pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberikan contoh tauladan yang akan datang harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung, iya tidak itu saja," pungkas dia.