Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Pakar politik UGM, Wawan Mas'udi melihat dengan dicalonkannya Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menunjukkan pengaruh politiknya.
Wawan menjelaskan, penunjukan Gibran selaku cawapres Prabowo mengonfirmasi semua drama politik yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Putusan MK menjadi jalan lapang bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.
"Bahwa proses persidangan di MK kemudian tarik ulur antarpartai politik dinamika yang terjadi dalam koalisi itu memang ternyata untuk memberikan jalan bagi Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini semua mengonfirmasi itu," kata Wawan saat dihubungi wartawan, Senin (23/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dekan Fisipol UGM itu melanjutkan, hal ini juga mengonfirmasi adanya ketegangan antara Jokowi dan PDIP. Dia menilai, ada komunikasi yang macet antara kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat pecah kongsi.
"Ini sekaligus mengonfirmasi ketegangan politik tingkat tinggi antara Pak Jokowi khususnya dengan PDIP bahwa ada komunikasi politik, ada negosiasi politik yang kelihatannya benar-benar sudah sampai pada titik kemacetan yang sudah tidak bisa lagi jalan keluarnya karena itu kan kemudian ada jalan politik berpisah yang diambil Pak Jokowi," bebernya.
Dalam konteks politik, ketika proses untuk mencari konsensus menemui jalan buntu, Jokowi akhirnya mengambil langkah untuk mencari jalan sendiri. Wawan melihat Jokowi ingin mencari pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Di sisi lain, Jokowi juga ingin menunjukkan sebagai politisi dia punya power.
"Dalam konteks ini Pak Jokowi ingin menunjukkan sebagai aktor politik, beliau punya ruang otonominya sendiri dan kalau ke depan dampaknya adalah hubungan politik yang semakin tegang dengan PDIP ya itu konsekuensi dalam sebuah pilihan politik," ujarnya.
Lebih lanjut, Wawan juga masih menunggu langkah PDIP menanggapi pencalonan Gibran. Namun, dia meyakini ke depan hal ini bakal berpengaruh terhadap pemerintahan Jokowi.
"Misalnya ditunjukkan dengan PDIP tidak lagi mendukung pemerintahan Pak Jokowi dengan cara apa misalnya menarik anggota-anggotanya yang saat ini ada di kabinet juga bisa kan, itu contoh," pungkasnya.
(rih/dil)
Komentar Terbanyak
Kebijakan Blokir Rekening Nganggur Ramai Dikritik, Begini Penjelasan PPATK
Kasus Kematian Diplomat Kemlu, Keluarga Yakin Korban Tak Bunuh Diri
Megawati Resmi Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP 2025-2030