Geruduk Balkot, Pedagang Teras Malioboro 2 Sambat Susah Ketemu Pj Wali Kota

Geruduk Balkot, Pedagang Teras Malioboro 2 Sambat Susah Ketemu Pj Wali Kota

Adji G Rinepta - detikJogja
Senin, 18 Sep 2023 16:35 WIB
Aksi demo pedagang Teras Malioboro 2 di Balai Kota Jogja, Senin (18/9/2023).
Aksi demo pedagang Teras Malioboro 2 di Balai Kota Jogja, Senin (18/9/2023). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 (TM 2) yang menggelar aksi demo akhirnya bisa masuk ke halaman Balai Kota Jogja. Mereka diperbolehkan masuk usai terjadi aksi dorong pintu gerbang Balai Kota.

Hanya saja, hingga Senin (18/9/2023) sore ini, mereka masih belum bisa bertemu dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Singgih Raharjo.

Salah satu perwakilan pedagang yang juga Pengurus Paguyuban Tri Dharma, Supriyati mengungkapkan pedagang meminta audiensi dengan Pj Wali Kota karena menurut mereka selama pindah ke TM 2, pendapatan mereka menurun drastis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya kita minta audiensi tetapi itu tidak pernah ada respons," jelas Supriyati saat ditemui wartawan, Senin (18/9/2023).

"Kita hanya ingin didengar kita di TM 2 tidak sedang baik-baik saja. Entah ekonominya entah infrastruktur yang tidak layak kami tidak pernah didengarkan," lanjutnya.

ADVERTISEMENT

Supriyati menambahkan, sebelumnya pihaknya setidaknya telah lima kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Pj Wali Kota Jogja. Namun harapan mereka tak kunjung terwujud.

"Surat sampai 5 kali ke Pj Wali Kota untuk beraudiensi dan bersilaturahmi karena pengurus baru (TM 2) sudah tersahkan. Akan tetapi dari 5 surat itu tidak ada tanggapan dan terakhir kemarin diundang agenda di ruangan, kita sudah datang duduk ternyata Pj Wali Kota tidak menemui kita malah foto-foto," terangnya.

Selain itu, menurut Supriyati, pihaknya juga membawa tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD Kota Jogja. Yakni transparan validasi data pedagang di TM 2 yang menurutnya pada relokasi lalu banyak pedagang yang tak terdata.

"Kita tidak pernah dilibatkan tidak ada sosialisasi dan validasi data yang dilakukan pihak UPT, itu terkesan sembunyi-sembunyi dan diskriminatif jadi dari Paguyuban Tri Dharma tidak dilibatkan," terangnya.




(ahr/rih)

Koleksi Pilihan

Kumpulan artikel pilihan oleh redaksi detikjogja

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads