Perjalanan politik Sunarto, S.Pd. di Ponorogo terbilang panjang. Politikus Partai NasDem itu tiga kali berturut-turut terpilih menjadi anggota DPRD Ponorogo, bahkan dipercaya menjadi Ketua DPRD periode 2019-2024. Kini, karier politiknya menghadapi titik balik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD.
Kasus tersebut diduga berkaitan dengan proses penentuan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penyidik menduga terdapat intervensi terhadap hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) hingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 3,6 miliar.
Awal Karier Politik Sunarto
Sunarto lahir di Ponorogo pada 1 Juli 1971. Ia merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 1997.
Karier politiknya kemudian berkembang melalui jalur legislatif. Sunarto maju sebagai calon anggota DPRD Ponorogo dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Kecamatan Kauman, Sukorejo, dan Sampung.
Kepercayaan pemilih membuat Sunarto terpilih sebagai anggota DPRD Ponorogo selama tiga periode berturut-turut.
Puncak karier politiknya terjadi pada periode 2019-2024. Saat itu, Sunarto dipercaya menduduki kursi Ketua DPRD Ponorogo.
Ia juga disebut menjadi tokoh pertama dari wilayah kulon kali atau kawasan barat sungai yang dipercaya memimpin DPRD Ponorogo.
Di luar aktivitas sebagai legislator, Sunarto juga aktif dalam organisasi alumni. Ia sempat dikukuhkan sebagai Ketua Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Ponorogo (KAUMPO) masa bakti 2023-2027.
Kembali Terpilih pada Pemilu 2024
Masa jabatan Sunarto sebagai Ketua DPRD Ponorogo berakhir pada 2024. Namun, karier politiknya belum berhenti.
Pada Pemilu 2024, Sunarto kembali maju sebagai calon anggota DPRD Ponorogo dari Dapil 6. Ia meraih 10.480 suara pribadi dan menjadi peraih suara terbanyak Partai NasDem di dapil tersebut.
Perolehan suara itu mengantarkannya kembali menduduki kursi DPRD Ponorogo untuk periode 2024-2029.
Namun, pada periode inilah perjalanan politik Sunarto kemudian bersinggungan dengan perkara hukum yang berkaitan dengan tunjangan perumahan DPRD.