Pemerintah Kota Malang menegaskan akan memerangi praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di wilayahnya. Ini dinyatakan seiring terbitnya Perpres Nomor 111/2025 yang menetapkan LGBT sebagai salah satu ancaman nonmiliter. DPRD Kota Malang tak sepakat dengan istilah 'perangi' tersebut.
Wakil rakyat di Kota Malang mendorong pendekatan lebih dilakukan untuk pencegahan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Ia mendorong penanganan isu LGBT seharusnya dilakukan melalui edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.
Amithya menilai intervensi pemerintah terhadap fenomena LGBT tidak bisa berhenti pada imbauan atau sosialisasi semata. Pemerintah, kata dia, perlu mengurai persoalan tersebut secara utuh agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas.
"Kalau saya secara prinsip tidak setuju," ujar Amithya kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).
Amithya mengusulkan agar Pemkot Malang menyusun program khusus yang berfokus pada pendidikan publik, mulai dari pengertian LGBT, berbagai dampak yang ditimbulkan, hingga konsekuensi yang mungkin muncul di masa mendatang.
Menurut Amithya, langkah tersebut harus dirancang bersama dan menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
"Kalau hanya imbauan, saya kira kurang kuat. Harus ada edukasi yang jelas kepada masyarakat, dan skemanya perlu didiskusikan bersama," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Amithya menegaskan, sebagai orang tua dan pemangku kebijakan di Kota Malang, yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan benar mengenai isu tersebut.
Ia menambahkan bahwa berbagai aspek, termasuk persoalan kesehatan, telah banyak dibahas dan perlu terus dijelaskan kepada publik.
"Ya kalau saya, tidak setuju. Gitu saja sih," pungkasnya.
Simak Video "Berburu Oleh-Oleh di Kawasan Arab, Kota Malang"
(auh/dpe)