
Wabup Garut: Mayoritas Masyarakat Inginkan Perda Anti-LGBT
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan Pemda Garut sudah menerima nota dari DPRD Garut terkait usulan Perda Anti-LGBT itu.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan Pemda Garut sudah menerima nota dari DPRD Garut terkait usulan Perda Anti-LGBT itu.
YLBHI dan 23 organisasi sipil dalam 'Koalisi Kami Berani' memprotes 'raperda anti-LGBT'. Pemerintah Garut dan Bogor bereaksi atas protes itu.
YLBHI dan 23 organisasi masyarakat lainnya menolak Raperda anti-LGBT. Apa kata Wali Kota Bogor Bima Arya?
Raperda Anti-LGBT saat ini sedang hangat diperbincangkan, termasuk di Garut. Berikut ini sekelumit cerita di balik raperda tersebut.
"Ini perda, bukan undang-undang. Jadi kami adalah kedaerahan. Jadi, ini adalah urusan orang Garut. Perda ini urusan orang Garut," kata Bupati Rudy Gunawan.
24 organisasi masyarakat sipil menolak raperda anti-LGBT yang ada di sejumlah daerah yang ada di Indonesia.
YLBHI dan 23 organisasi masyarakat lainnya menolak raperda anti-LGBT. Mereka menyuarakan protes, mendorong pemerintah daerah mencabut perda-perda semacam itu.
Wacana pembentukan peraturan daerah (perda) anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencuat di Kota Bandung
Wacana pembentukan peraturan daerah (perda) anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencuat di Kota Bandung.
Wacana pembentukan peraturan daerah (perda) tentang anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencuat di Kota Bandung.