Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong Aparat Pengawas Internal (APIP) atau Inspektorat Daerah di Jawa Timur untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga tata kelola pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Ia meminta upaya tersebut terus konsisten dilaksanakan demi mewujudkan pelayanan publik berkualitas.
"Momentum penting memperkuat komitmen kita meningkatkan pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong pembangunan yang anti korupsi, transparan, akuntabel," kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Khofifah menyebut, pembangunan daerah telah berjalan sesuai rencana dikarenakan peran aktif APIP yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran. Mulai perencanaan, pengalokasian, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Kerja sama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Jawa Timur, kata Khofifah, menunjukkan kemajuan. Tercatat Januari-Oktober 2025, sebanyak 300 laporan yang ditujukan ke Kabupaten/Kota maupun Provinsi berupa limpahan kasus maupun pengaduan masyarakat dari APH kepada APIP, dan seluruhnya berhasil ditindaklanjuti.
"Dari hasil penyelesaian tersebut, keuangan negara/daerah yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 29,2 miliar di tingkat Kabupaten/Kota dan Rp 10,3 miliar di tingkat Provinsi," ungkapnya.
Khofifah berharap forum Rakorwasda memberikan penguatan sekaligus action plan untuk saling menjaga dan menguatkan bahwasannya apa yang dilakukan membutuhkan keberseiringan dengan integritas masing-masing individu untuk untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan.
"Pengawasan yang kuat adalah kunci. Mari kita dorong pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai daya dorong utama mewujudkan Jawa Timur Gerbang Nusantara baru," pungkasnya.
Ke depan, kolaborasi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, Inspektorat, APH dan seluruh perangkat daerah semakin solid ditambah dukungan pembinaan KPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sehingga memperkuat integritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.
"Dengan demikian, sinergi ini menjadi contoh baik (best practice) yang patut dipertahankan agar penegakan hukum semakin efektif sekaligus mengutamakan penyelamatan kerugian keuangan negara/daerah," pungkasnya.
Simak Video "Video: Khofifah Tegaskan soal Penyaluran Dana Hibah Sesuai Prosedur"
(irb/hil)