.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penguatan sinergitas pengawasan antarlembaga. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025 di The Singhasari Resort, Kota Batu, Rabu (26/11). Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim dan inspektorat dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Kita perlu mendapatkan pencerahan, penguatan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujarnya dalam sambutan pada Rabu (26/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Integritas dan komitmen dari diri kita masing-masing adalah pondasi utama. Itu yang menentukan kualitas pemerintahan kita," imbuhnya.
Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim terus memperkuat ekosistem antikorupsi. Salah satunya lewat pelatihan khusus 400 patriot antikorupsi atau Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur 2025 beberapa waktu lalu.
PIM merupakan sebuah gerakan yang dicanangkan oleh Gubernur Khofifah untuk melatih pemuda sebagai agen antikorupsi. Gerakan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran di kalangan generasi muda Jatim melalui berbagai kegiatan.
Program tersebut menjadi bagian dari penguatan karakter dan pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi.
"Pengawasan yang kuat adalah kunci. Baik internal maupun eksternal. Pengawasan dari dalam diri kita sendiri menjadi fondasi penting. Itulah daya dorong untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Johanis Tanak sebagai salah satu narasumber dalam Rakorwasda itu menegaskan bahwa kunci pencegahan korupsi terletak pada kekompakan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus membangun hubungan kerja yang kuat dan sehat dengan perangkat daerah sejak tahap perencanaan.
"APIP dan penyelenggara negara harus bersinergi. Dengan sinergi sejak awal, hubungan kerja menjadi lebih baik, sehingga semua bisa bekerja secara benar, bertanggung jawab dan sesuai aturan," tegas Johanis.
Ia menyampaikan, proses-proses pemerintahan sejak awal dijalankan dengan benar, maka hasil pemeriksaan APIP di tahap akhir akan menunjukkan kepatuhan pada regulasi. Hal itu mencegah terjadinya penyimpangan maupun potensi kerugian keuangan negara.
"Sinergi APIP dengan seluruh jajaran Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota itu sangat penting," ujarnya.
Ia juga menilai tingkat kepatuhan di Jawa Timur relatif baik. Menurutnya, selama niatnya lurus, hasilnya pun akan baik. "Yang niatnya kurang baik itulah yang kemudian bisa ditangani KPK atau aparat penegak hukum lain. Tapi saya yakin warga Jatim tentu berharap birokrasi yang bersih," tandasnya.
(dpe/abq)
