.webp)
Tangis Barti Nurullaily (69) pecah saat ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di ruang kerja. Warga Manukan Lor, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes itu mengadu karena Kartu Keluarga (KK) diblokir. Akibatnya, ia akan mengajukan mengurus kartu kesehatan tidak bisa.
Lansia yang karib disapa Nurul itu tampak menceritakan kondisinya ke Reni sambil terus menyeka air matanya. Ia mengaku tak habis pikir KK bisa masuk dalam daftar blokir Dispendukcapil Surabaya.
Nurul mengaku tak tahu apa penyebab KK hingga diblokir. Padahal sejak lahir, ia tinggal dan ber-KTP Surabaya. Sehari-hari Nurul tinggal di rumah kontrakannya Jalan Manukan Lor bersama anak perempuannya dan satu cucu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menduga, terblokirnya KK miliknya hanya karena pindah kontrakan. Padahal lokasi kontrakannya masih di kelurahan yang sama. Namun KK Nurul tetap saja terblokir.
"Saya kurang jelas. Menurut keterangan karena saya tidak berdomisili di alamat KK saya. Pindah di gang sebelahnya juga nggak bisa," kata Nurul, Senin (8/7/2024).
Nurul mengaku baru satu bulan lalu pindah, ia baru mengetahui KK-nya terblokir saat akan mengajukan pengurus kartu BPJS kesehatan untuk pengobatannya.
"Mulai saya sakit ngurus itu, sudah nggak bisa, diblokir. Kira-kira satu bulan yang lalu," ujar Nurul.
Nurul pun berharap, dengan mengadu ke DPRD Kota Surabaya agar menemukan solusi terbaik, terutama agar KK yang sebelumnya terblokir bisa dibuka kembali.
"Ya mudah-mudahan, pemerintah itu juga bisa meyakinkan masyarakat seperti saya. Walaupun saya penduduk Surabaya, tapi kalau tidak punya uang gimana solusinya untuk administrasi negara," ungkap Nurul.
Waki Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan pengaduan terkait Kartu Keluarga milik Nurul sudah tersampaikan kepadanya. Reni lalu berharap terkait rencana Dispendukcapil Surabaya yang akan memblokir 42.804 KK tak akan memunculkan masalah yang baru bagi warga.
"Rencana Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan beberapa KK untuk diblokir ke Kementerian Dalam Negeri, saya meminta jangan sampai menimbulkan persoalan baru atau malah menghalangi warga untuk mendapatkan pelayanan primer, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan,"tegas Reni.
Meski demikian, Reni menghormati rencana Pemkot Surabaya melakukan perbaikan ataupun penertiban administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Sebab dengan begitu program dan intervensi bisa tepat saran.
Meski begitu, Reni juga mengingatkan agar dalam perapian administrasi kependudukan harus dengan tahapan yang tetap dan tidak merugikan warga Kota Surabaya sendiri.
"Memang pemerintah kota membutuhkan kepastian data warga Surabaya. Sehingga nanti pemerintah kota punya program dan intervensi itu akan tepat sasaran. Tetapi niat baik itu juga harus dilakukan dengan cara yang tepat," ungkap politisi PKS itu.
"Sehingga tidak menimbulkan persoalan lain, dimana warga berhak mendapatkan layanan kesehatan, akhirnya malah tidak bisa karena pemblokiran ini. Apalagi kalau ini (KK) sudah diblokir. Inikan setahu saya pemerintah kota masih melakukan usulan sampai 1 Agustus, itu pun dilakukan pengecekan, memberikan dulu ke warga untuk klarifikasi," imbuh Reni.
Reni menyayangkan lalu menyayangkan warga seperti Nurul KK-nya bisa terblokir. Untuk itu, ia menyarankan agar Dispendukcapil melakukan klarifikasi terlebih dahulu sehingga tak menimbulkan masalah.
"Ini beliaunya sudah dibilang diblokir dan tidak mendapatkan layanan kesehatan. Sementara beliaunya lansia, kondisinya lagi ada sakit. Saya sangat berharap upaya rencana pemblokiran ini benar-benar dilakukan sangat tidak menyulitkan, tidak membawa beban baru untuk masyarakat," ungkap Reni.
Reni juga meminta, kepada Pemkot Kota Surabaya melalui Dispendukcapil agar membuat layanan pengadaan masyarakat terkait pemblokiran kartu keluarga (KK). Dimulai dari tingkat RW, Kelurahan hingga Kecamatan layanan pengaduan harus ada.
"Jemput bola di situ. Dan juga warga yang lain proaktif. Sampai kemudian ada data-data valid yang akan diusulkan diblokir. Itu pun harus dicek dulu," tandas Reni.
(abq/fat)
