Ditlantas Polda Jatim dan Dishub Beri Atensi pada Pelintasan KA Selama Mudik

Jelang persiapan mudik 2024, perlintasan sebidang pada jalur kereta api (KA) di Jatim masih menjadi perhatian. Terutama pelintasan yang belum berpalang intu.

Data dan informasi yang diperoleh dari Ditlantas Polda Jatim dan Dishub menyebutkan ada 1.183 titik perlintasan di Jatim. Sebanyak 260 diantaranya sudah ada penjaga swadaya maupun petugas resmi. Sisanya, 748 tidak dijaga dan 175 terdapat fly over maupun underpass.

Perlintasan KA sebidang jalan tingkat nasional seluruhnya telah berpalang pintu. Sementara, pada jalan tingkat provinsi terdapat 1 yang belum berpalang tepatnya di Jalan Raya Gendoh Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.

Dirlantas Polda Jatim Kombes Komarudin memastikan pihaknya juga mengatensi hal itu. Bahkan, menyiagakan personelnya di lokasi.

"Upaya-upaya penambahan sudah dilakukan, di tahun ini sudah ada penambahan dan pengerjaan," kata Komarudin, Minggu (31/3/2024).

Ia berharap pemudik agar tetap berhati-hati dan bisa tertib selama berkendara. Terlebih, ketika melintasi perlintasan KA sebidang yang belum berpalang.

"Mudah-mudahan, tentu dengan penambahan jumlah personel juga akan bisa mengantisipasi semua. Termasuk surat edaran dari Kemenhub, itu sudah keluar, nanti kita akan paparkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Provinsi Jatim Nyono mengungkapkan pihaknya juga bakal menekankan Zero Accident di perlintasan sebidang. Menurutnya, Dishub Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk perlintasan sebidang akan segera ditutup.

"Provinsi ada 22 (perlintasan) sebidang yang nasional, itu sudah ada palang perlintasannya semua. Nah sisanya di kabupaten dan kota itu ada sekitar 500 perlintasan sebidang, yang 370-an itu perlu diperhatikan sedangkan yang 185 liar dan itu sudah ada rekomendasi dari kereta api itu sekitar 293 sudah dibangun palang pintu dan Pos kemudian di pemerintah provinsi (bantuan perlintasan sebidang) dalam hal ini Gubernur itu sekitar 37 perlintasan kemudian bantuan," katanya.

"Tahun ini Dishub akan membangun 29 perlintasan dan pos jaga yang akan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota dengan tujuan untuk membantu perlintasan itu minimal berpalang pintu dan digunakan," sambungnya.

Semua yang belum memiliki palang perlintasan, lanjut Nyono, seharusnya wewenang pemerintah Kabupaten dan Kota. Namun, karena keterbatasan anggaran, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait tetap bakal membantu untuk segera membangun.

"Tapi kita harus membantu mereka kalau tidak kecelakaan akan terjadi karena keterbatasan anggaran dari Kabupaten dan Kota jadi kita gotong royong untuk bisa membantu memasang palang pintu pengamanan kereta api," tandas Nyono.