.webp)
Penerapan parkir cashless atau pembayaran dengan QRIS masih terkendala. Selama ini masyarakat lebih terbiasa membayar parkir ke jukir secara tunai padahal sudah ada mesin bayar parkir nontunai.
Kepala UPT Parkir Dishub Kota Surabaya Jeane Taroreh mengatakan pemkot berharap masyarakat bersedia membayar parkir dengan QRIS. Pihaknya telah melakukan uji coba dan mengevaluasi 2 lokasi parkir meter.
"Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan pada 2 Lokasi Kawasan tertib parkir (Balai Kota dan Taman Bungkul) yang pada saat ini kami sudah sediakan alat parkir meter dan QRIS masih kurang optimal. Sebab masyarakat sendiri kurang mau menggunakan pembayaran parkir dengan Tapping E Money di Parkir Meter dan Scan QRIS yang sudah kami sediakan di rambu rambu di sekitar kawasan," kata Jeane saat dihubungi detikJatim, Rabu (10/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain parkir Tepi Jalan Umum (TPU), Dishub Surabaya juga mengelola beberapa lokasi parkir. Salah satunya tempat khusus parkir (gedung parkir) yang merupakan aset tanah dan bangunan milik Pemkot.
"Seperti di Balai Pemuda dan Siola serta beberapa lokasi Park and Ride yang juga sudah kami siapkan QRIS yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pengguna jasa parkir," ujarnya.
Program Pemkot terkait digitalisasi pembayaran parkir nontunai ini dilakukan demi mencegah kebocoran PAD dari sektor Retribusi Pelayanan Parkir. Selain itu sebagai bentuk transparansi bagi hasil pendapatan parkir Pemkot dengan para juru parkir.
Jeane mengungkapkan akan ada peningkatan bagi hasil untuk juru parkir dari sebelumnya 30%-70% dengan cara pembayaran tunai. Selain itu, ada keterjaminan antara jukir dengan Pemkot Surabaya dengan adanya program nontunai.
"Juru parkir dapat 35% dari total pendapatan, maka akan langsung masuk ke rekening jukir itu dan 5% akan masuk ke koordinator juru parkir yang bertugas sebagai pengawas. Pun demikian dengan pendapatan 60% juga langsung masuk ke Pemkot Surabaya," ujarnya.
Program lain yang akan segera diterapkan dengan pola bagi hasil yang sama yakni menggunakan voucher parkir. Pengguna jasa parkir akan membeli voucher parkir yang telah bekerja sama dengan UMKM, Toko Modern, Kantor, dan pusat kegiatan lain.
"Nanti, voucher itu digunakan untuk pembayaran kepada jukir di lapangan. Jukir yang menerima voucher setiap harinya akan didatangi petugas yang melakukan scan Qrcode yang tertera di setiap voucher. Setelah terscan, maka nilai bagi hasil langsung akan masuk ke rekening para juru parkir," urainya.
Selain 2 program itu, pihaknya juga telah melaksanakan parkir berlangganan di pusat-pusat perdagangan dan hotel. Baik di restoran, kantor, hotel, rumah sakit dan pusat kegiatan lain.
"Sampai saat ini sudah ada 15 titik lokasi, pada lokasi parkir berlangganan ini retribusi parkir dibayarakan manajemen atau pengelola gedung menggunakan virtual account ke Bank Jatim yang 100% pendapatannya masuk ke Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum," pungkasnya.
Sebelumnya, penerapan parkir nontunai dengan QRIS di Surabaya mendapat penolakan dari para jukir. Salah satunya dari sejumlah jukir yang berada di Jalan Tunjungan, Surabaya.
Mereka menolak sistem bayar parkir non tunai yang diterapkan Dishub Surabaya karena merasa kurang dengan hasil yang didapat. Baik jukir dan kepala dishub sempat adu argumen di lokasi.
"Kami sudah coba (Minggu malam) dan kemarin Senin (8/1) ada penolakan untuk penerapan sistem (QRIS) tersebut," kata Jeane, Selasa (9/1/2024)
Video penolakan yang diwarnai adu argumentasi antara Dishub Surabaya dengan sejumlah juru parkir itu sempat viral di media sosial. Warganet banyak mengomentari sikap jukir yang tidak kooperatif dengan Pemkot Surabaya.
(dpe/fat)
