Polemik penonaktifan 679.721 penerima bantuan iuran daerah (PBID) BPJS Kesehatan berujung pencoretan 419 ribu peserta belum berakhir. Giliran BPJS Kesehatan yang mengungkap utang Pemkab Malang bukan cuma Rp 84 miliar seperti diklaim Dinas Kesehatan Malang.
Kepala BPJS Cabang Malang Roni Kurnia Hadi Permana menyatakan bahwa kewajiban Pemkab Malang untuk membayar iuran peserta BPJS PBID sebesar Rp 86 miliar per Juli 2023. Tagihan sebesar itu mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 679.721 jiwa.
"Untuk tagihan yang harus dibayar sebesar Rp 86 miliar dan Pemkab Malang memilih untuk menonaktifkan terlebih dahulu per 1 Agustus kemarin," kata Roni kepada detikJatim saat dikonfirmasi, Selasa (8/8/2023).
Seperti diketahui, Pemkab Malang saat ini sedang mendata ulang kepesertaan pasien BPJS PBID. Langkah ini untuk menghindari defisit anggaran yang nyaris bikin jebol keuangan.
Bila awalnya pemegang kartu BPJS PBID sebanyak 679.721 jiwa, setelah adanya kebijakan pendataan ulang itu jumlahnya akan diturunkan agar lebih tepat sasaran menjadi 260 ribu jiwa. Artinya, ada lebih dari 419 ribu peserta yang dicoret dan diminta legowo serta disarankan menjadi peserta BPJS mandiri.
Dalam prosesnya, setelah melakukan verifikasi data, Pemkab Malang meminta BPJS Kesehatan mengembalikan premi yang sudah dibayar untuk peserta yang belakangan ditemukan sudah meninggal.
"Kami tengah menghitung untuk peserta PBID yang telah meninggal. Harapan kami, nanti (iuran yang sudah dibayar) bisa dikembalikan oleh BPJS," kata Sekretaris Daerah Pemkab Malang Wahyu Hidayat.
Wahyu mengaku dalam hitungan sementara ditemukan 51 ribu pemegang kartu BPJS PBID ternyata sudah meninggal pada Mei hingga Juni 2023. Rincian kapan tepatnya peserta PBID itu meninggal sedang diteliti lebih lanjut.
"Progress lagi kami hitung, yang jelas sampai Mei dan Juni ada 51 ribu yang meninggal. Nanti kami akan lihat supaya ada pengembalian itu, kapan mulai meninggal? Kan nggak mungkin 51 ribu meninggal bulan Mei dan Juni saja. Kami cek bulan apa meninggal, kami harap BPJS mengembalikan," ujarnya.
Peningkatan jumlah peserta PBID nyaris bikin keuangan Pemkab Malang jebol. Baca di halaman selanjutnya.
(dpe/fat)