.webp)
Tidak hanya mahalnya harga seragam, para wali murid SMAN Kota dan Kabupaten Mojokerto juga mengeluhkan banyaknya iuran yang harus mereka bayar. Nilai iuran yang dibebankan kepada orang tua setiap siswa baru mulai dari Rp 1.650.000 sampai Rp 2.527.000.
Keluhan ihwal iuran sekolah salah satunya datang dari wali murid kelas X SMAN 2 Kota Mojokerto berinisial NG (55). Sebab ia dikenakan iuran Rp 1.650.000. Namun, ia mengaku tidak menerima rincian tertulis peruntukan iuran tersebut dari pihak sekolah.
"Ada lagi iuran Idul Adha untuk tahun depan, SPP Rp 200.000, buku, pendidikan karakter Rp 450.000 dan macam-macam totalnya Rp 1.650.000. Jadi, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada rincian," kata NG kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi NG, iuran tersebut sangat memberatkan dirinya. Pasalnya, sebelum masuk tahun ajaran baru 2023-2024, ia sudah membayar seragam untuk putrinya Rp 2.150.000. Namun, sebagai orang tua mau tak mau ia harus berupaya membayarnya.
"Akhir bulan ini harus segera dibayar, tidak boleh dicicil. Anak kasihan kalau tidak bisa bayar, malu, mau tak mau orang tua mencarikan," terangnya.
NG berharap Pemprov Jatim menertibkan sekolah yang masih menarik iuran dari para orang tua siswa. "Tolong ditertibkan, jangan sekolahan menjadi seperti lahan persawahan yang setiap tahun harus panen," cetusnya.
Tahun ajaran sebelumnya, SMAN 2 Kota Mojokerto juga menarik iuran dari para wali murid. Seperti yang diceritakan ED, orang tua siswa kelas XI. Ibu 3 anak ini mengaku harus membayar iuran Rp 450.000 untuk pendidikan karakter siswa dan Rp 1 juta untuk berbagai kegiatan siswa selama 1 tahun.
Penghasilannya yang rata-rata hanya Rp 1,5 per bulan membuat ED keberatan membayar iuran tersebut. Tak ayal ia baru bisa melunasi iuran itu di tahun ajaran 2023-2024. Itu pun setelah ia mendapatkan bantuan dari sebuah yayasan. Sedangkan biaya seragam sekolah untuk putranya Rp 2.050.000 sudah ia lunasi sebelum tahun ajaran 2022-2023.
"Bisa melunasi seragam karena utang bank titil Rp 1 juta, cicilan Rp 120.000 per pekan selama 10 minggu. Sisanya minta sumbangan saudara-saudara," ungkapnya.
Informasi yang dihimpun detikJatim, iuran di SMAN 1 Puri, Kabupaten Mojokerto yang dibebankan kepada para wali murid malah mencapai Rp 2.527.000 per siswa. Terdiri dari iuran dana awal tahun Rp 1.027.000 dan uang gedung Rp 1.500.000. Biaya tersebut belum termasuk seragam sekolah Rp 1.700.000 untuk siswi berhijab. Sehingga jika ditotal, para wali murid kelas X setidaknya membutuhkan biaya Rp 4.227.000.
Kepala SMAN 1 Puri Herni Sudar Peristiwanti membenarkan iuran dana awal tahun Rp 1.027.000. Menurutnya, iuran tersebut bersifat tidak mengikat. "Sudah kami sosialisasikan kepada komite dan orang tua siswa. Sifatnya tidak mengikat yang rutin setiap bulan, boleh mengajukan keringanan bagi yang tidak mampu," jelasnya.
Herni merinci, iuran Rp 1.027.000 per siswa untuk sumbangan masyarakat dana sharing operasional sekolah 1 bulan Rp 235.000, kurban Idul Adha bagi siswa muslim untuk tahun depan Rp 50.000, foto buku induk, kartu pelajar, kartu perpustakaan dan asuransi Rp 60.000, simpanan pokok sebagai anggota koperasi siswa Rp 10.000 sekali setahun, program sekolah adiwiyata Rp 150.000 setahun.
Juga untuk tabungan kegiatan studi kampus 1 bulan Rp 50.000, kalender Rp 60.000, iuran PMI, Pramuka, PHBN, iuran keagamaan dan lintas sektoral Rp 150.000 setahun, program peningkatan prestasi dan layanan siswa Rp 250.000 setahun, simpanan wajib koperasi siswa Rp 12.000 setahun.
"Simpanan pokok dan wajib akan dikembalikan kepada siswa ketika lulus," ujarnya.
Terkait uang gedung Rp 1,5 juta per siswa, lanjut Herni, rencananya untuk membangun penutup dan peredam castle arena atau lapangan basket SMAN 1 Puri. Menurutnya, nilai uang gedung tersebut masih dimusyawarahkan komite sekolah dengan para wali murid.
"Itu (castle arena) kan tidak tertutup dan tidak ada peredam suaranya. Sehingga saya dikomplain penduduk belakang sekolah. Akhirnya saya curhat ke komite, komite musyawarah dengan orang tua siswa," terangnya.
Untuk menuntaskan pembangunan tersebut, kata Herni, dibutuhkan biaya Rp 1,1 miliar. Sekali pun uang gedung Rp 1,5 juta disetujui semua wali murid, dana yang terkumpul Rp 648 juta. Sebab siswa kelas X SMAN 1 Puri saat ini 432 anak. Ia menegaskan uang gedung bersifat tidak memaksa. Artinya, para orang tua siswa yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan.
"Banyak yang mengajukan permohonan keringanan. Sehingga tidak semua 432 siswa akan membayar Rp 1,5 juta. Jadi, uang gedung belum deal, masih proses musyawarah. Dari dulu kalau orang tua keberatan, tidak mau bayar tidak masalah. Syaratnya (menyerahkan) surat keterangan tak mampu (SKTM) dari desa atau KIP. Banyak yang sudah mengajukan keringanan, sedang kami proses," jelasnya.
Begitu pula dengan seragam sekolah. Herni menambahkan, biaya seragam Rp 1,7 juta untuk membeli kain 1 stel abu-abu putih, kain 1 stel seragam Pramuka, kain 1 stel seragam khas, seragam olahraga, sepasang sepatu, serta atribut dari topi, jilbab, sampai kaus kaki.
"Tidak wajib membeli seragam di SMAN 1 Puri, boleh beli di luar, tapi nanti warnanya tidak sama. Namun, bagi kami tidak masalah, kami tidak memaksa," tegasnya.
SMAN 1 Sooko juga menarik iuran dari wali murid meskipun nilainya tak begitu besar, yakni Rp 720.000 per siswa. Menurut wali murid berinisial IK (43), iuran tersebut untuk psikotes siswa, kalender dan berbagai kegiatan siswa selama 1 tahun. Ia mengaku sudah mendapatkan penjelasan ketika rapat bersama pihak sekolah dan komite sekolah beberapa waktu lalu.
"Iuran itu sudah menjadi kesepakatan bersama Wali murid, komite dan pihak sekolah. Juga bisa dicicil 2 kali," jelasnya.
Kepala Cababang Dinas Pendidikan (Candindik) Jatim Wilayah Kabupaten-Kota Mojokerto Trisilo Budi Prasetyo akhirnya angkat bicara ihwal seragam sekolah dan iuran yang dikeluhkan para wali murid. Ia mengaku telah membuat kebijakan kepada semua SMA dan SMK negeri di Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Kebijakan tersebut antara lain seragam tidak wajib bagi siswa baru karena bisa memakai seragam dari SMP kalau masih bisa dipakai. Ia juga sudah memerintahkan kepada semua kepala sekolah agar tidak mewajibkan membeli seragam baru.
"Bagi siswa yang tidak mampu bisa di bantu dibebaskan antara lain sumbangan sukarela dan biaya kegiatan insidental sekolah," tandasnya.
(hil/fat)
