.webp)
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi masih disoal hingga kini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Kemendikbud mengevaluasi sistem zonasi.
Eri mengatakan dirinya telah menyampaikan hal itu melalui Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Tak hanya dirinya, kata Eri, tetapi banyak kepala daerah menyampaikan hal yang sama.
"Jadi semua kepala daerah pada waktu APEKSI mengatakan sistem zonasi ini harus dilakukan evaluasi," kata Eri kepada wartawan, Kamis (20/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu alasan yang mendasar ialah belum meratanya letak sekolah negeri. Baik jenjang SD, SMP, maupun SMA di setiap kelurahan.
"Zonasi ini kan ada yang jaraknya dekat. Kan belum siap kalau semua kecamatan itu ada sekolah SD, SMP, SMA. Kalau SD, SMP, SMA tidak ada di dalam satu kelurahan, kelurahan ini tidak dapat karena paling jauh dengan negeri. Tapi kalau di dalam kelurahan itu ada, zonasi dihabiskan di kelurahan ya (yang berada dalam) satu kecamatan gak dapat. Akhirnya kemarin semua kepala daerah kita sampaikan," jelasnya.
Eri mengatakan ada 3 pejabat menyampaikan hal yang sama pada APEKSI di Makassar pada 10-14 Juli lalu. Permasalah sistem zonasi disampaikan tentunya dengan harapan permasalahan ini tidak berulang setiap tahun.
"Bahkan waktu APEKSI itu ada 3 calon presiden yang hadir. Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar. Tiga-tiganya disampaikan permasalahan zonasi. Semoga jadi gambaran ke depannya," pungkas Eri.
Sebelumnya, ada salah satu SMP swasta di Surabaya yang hanya memiliki 1 siswa tahun ini. Permasalahan kekurangan murid itu karena kebijakan PPDB dan zonasi. Sementara Kordinator Musyawarah Kerja Sekolah (MKKS) SMP Swasta, Erwin Darmogo mengatakan ada 2 sekolah swasta yang kekurangan murid.
"Ada (SMP swasta murid sedikit). Di SMP Tenggilis Jaya ada 2 (siswa). Ada SMP Pirngadi 12 (siswa)," tutupnya.
(esw/iwd)
