.webp)
Jalan penghubung Dusun Brangkal dengan Kedung Dendeng di Desa Jipurapah, Plandaan, Jombang sepanjang 8 Km, berlumpur sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Kondisi itu memaksa warga yang sakit atau meninggal dunia ditandu dengan berjalan kaki. Rupanya pemerintah setempat tak mampu membangun jalan tersebut hingga tuntas sekaligus.
Jalan Brangkal-Kedung Dendeng berupa tanah dengan lebar sekitar 3,5 meter. Jalur ini membelah hutan dan perkebunan. Selama musim hujan, kondisinya berlumpur dan licin sehingga tidak bisa dilewati kendaraan bermotor.
Sehingga warga Dusun Kedung Dendeng yang sakit cukup parah, harus ditandu dengan berjalan kaki selama 2 jam agar bisa sampai di Dusun Brangkal. Selanjutnya dari Brangkal, pasien baru bisa dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil siaga desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga Dusun Kedung Dendeng yang meninggal dunia di rumah sakit juga harus ditandu menuju rumah duka dari Dusun Brangkal. Sebab mobil jenazah tidak bisa melalui jalan 8 Km yang berlumpur dan licin. Ketebalan lumpur mencapai selutut orang dewasa.
Infrastruktur jalan yang memprihatinkan di era modern itu berlangsung sejak lama. Jalan Brangkal-Kedung Dendeng baru disentuh pembangunan akhir tahun 2022. Karena ternyata jalan tersebut aset Perhutani. Ditambah lagi, Pemkab Jombang selama ini kurang intens berkomunikasi dengan Perhutani agar mendapatkan izin membangun jalan itu.
"Jalan itu bukan jalan kabupaten karena masuk wilayah Perhutani. Tahun-tahun sebelumnya memang belum ada komunikasi intens dengan Perhutani, mungkin seperti itu karena saya baru akhir 2021 di Dinas PUPR. Awal 2022 kami dan Bappeda komunikasi dengan Perhutani. Alhamdulillah mereka mengiyakan," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Bayu Pancoroadi kepada wartawan, Kamis (23/2/2023).
Anggaran pembangunan jalan Brangkal-Kedung Dendeng baru dialokasikan di P APBD 2022 sekitar Rp 500 juta. Dana itu baru cukup untuk memasang paving pada jalan sekitar 500 meter dari Dusun Brangkal. Lebar jalan yang dipaving sekitar 3 meter.
"Karena setelah kami uji coba, ternyata tanahnya di sana gerak, paving bisa menyesuaikan kondisi tanahnya," terang Bayu terkait alasan pihaknya memilih pavingisasi.
Sementara itu, Pemerintah Desa Jipurapah maupun masyarakatnya berharap jalan Brangkal-Kedung Dendeng cukup diuruk sirtu, lalu dipadatkan. Sehingga dengan anggaran Rp 500 juta per tahun, jalan yang diperbaiki lebih panjang dibandingkan pavingisasi. Namun, Pemkab Jombang mempunyai pertimbangan sendiri.
"Awal tahun kemarin (2022), Ibu Bupati (Mundjidah Wahab) ketika meninjau, memang kades minta diuruk pakai sirtu. Masih kami pertimbangkan karena posisi jalan di lereng bukit, khawatirnya sirtu hilang kalau hujan deras. Masih coba kami diskusikan apakah tetap paving atau sirtu seperti yang diinginkan kades," jelas Bayu.
Ia berjanji akan menganggarkan kembali pembangunan jalan Brangkal-Kedung Dendeng tahun ini. Namun, warga Kedung Dendeng harus benar-benar bersabar. Karena anggaran akan dimasukkan di P APBD 2023 akhir tahun nanti. Selain itu, nilainya bakal sama dengan tahun lalu, yaitu sekitar Rp 500 juta.
Artinya, jika kembali menggunakan paving, pembangunan hanya akan menyentuh sekitar 500 meter jalan tersebut. Padahal, panjang jalan Brangkal-Kedung Dendeng yang butuh dibangun sekitar 8 Km. Rupanya Pemkab Jombang tidak mampu menuntaskan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
"Kalau tuntas (tahun ini) kayaknya belum. Minimal sama dengan tahun kemarin. Kalau tuntas 8 Km, anggarannya besar di sana. Anggaran di APBD tahun ini aja tidak ada, baru ada di P APBD," tandas Bayu.
(dpe/iwd)
