.webp)
Eri mengatakan, pihaknya sudah menyamakan data dari pemerintah pusat, pemprov, dan pemkot. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah bekerja sama dengan BPS untuk mendata setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak. Biasanya, hal ini sudah terlihat dari foto dan kondisi rumahnya.
"Jadi yang masuk kategori miskin itu adalah pendapatannya sampai Rp 600 ribu, tapi saya ajukan Rp 1,5 juta, wong iki Suroboyo. Kalau pendapatannya kurang dari Rp 1,5 juta masuk kategori keluarga miskin atau masuk desil 1," kata Eri kepada wartawan di Kampung 1001 malam, Senin (17/10/2022).
Menurutnya, untuk mengentas kemiskinan, otomatis harus menaikkan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya. Contohnya warga yang tinggal di rusun diberi pekerjaan, maka yang harus dikecilkan yakni pengeluarannya, salah satunya pembayaran rusun.
"Dari situ keluarga miskin kita siapkan pekerjaan. Dulu mengatakan nggak mungkin dapat Rp 6 juta dari keluarga miskin, ternyata sekarang membuat paving satu orang sudah Rp 6 juta berarti kan bisa, dilatih menjadi tukang mengerjakan paving, saluran di kampung," ujarnya.
Sementara itu, uang APBD juga akan digunakan untuk membuat koperasi desa, di mana warganya dilatih dan didampingi untuk bekerja. Sebab, jika ada dana dari kelurahan atau koperasi, akan diberikan untuk membeli jasa dan hasil karya warga Surabaya.
Eri menilai, hal ini bisa menjadi salah satu kiat mengentas kemiskinan di Surabaya. Menurutnya, jika hanya diberi bantuan saja, tetapi tidak dipikirkan pekerjaannya, maka warga tersebut akan pasif menerima bantuan tanpa mengetahui ke depannya akan menjadi apa.
"Makanya di Surabaya ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam untuk mengentas kemiskinan. Bantuan kita berikan untuk mengurangi pengeluaran dan kita siapkan pekerjaan. Sehingga bantuan di titik-titik tertentu, 5 bulan kita hentikan, pekerjaan mereka jalankan sehingga mendapatkan pendapatan," jelasnya.
Eri menargetkan, pada tahun 2023 tidak ada kategori kemiskinan desil 1 dan 2. Ia akan mempertahankan yang tidak miskin agar tidak jatuh dalam kategori miskin. Sehingga, tidak menambah jumlah kemiskinan di Kota Pahlawan.
"Bantuan pemkot seperti sekolah gratis, seragam dan basisiswa sebenarnya bukan untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), tapi untuk keluarga miskin. Tapi yang tidak miskin agar tidak jatuh ke dalam miskin, prasejahtera kita kasih bantuan. Mindset selama ini MBR semua harus masuk MBR, endak. Kalau dia ndak dibantu ketika tidak masuk MBR, tidak masuk keluarga miskin, yo untup-untup, nggak dibantu yo jebol," harapnya.
Sementara itu, Kepada Dinsos Surabaya Anna Fajriatin menyebut, ada 638 ribu warga yang masuk kategori miskin. Ada beberapa faktor yang memengaruhi.
"Total 638 ribu. Banyak faktor, di bawah garis kemiskinan, masuk kemiskinan ekstrem," pungkasnya.
(hil/dte)
