.webp)
Sebanyak 23.532 warga Surabaya masuk ke dalam data kemiskinan ekstrem. Data ini didapat berdasarkan kroscek terbaru dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya.
Kepala Dinsos Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, kroscek ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan. Bantuan sendiri akan diberikan pada warga yang tinggal atau berdomisili di Surabaya.
"Hasil dari kroscek yang dilakukan, 23.532 masuk ke dalam data kemiskinan ekstrem," kata Anna, Senin (17/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anna menambahkan, pihaknya akan mencocokkan data tersebut dengan data MBR melalui aplikasi Cek-In Warga Surabaya. Pencocokan ini untuk melihat apakah warga tersebut ada di Surabaya atau tidak berdomisili di Surabaya.
"Dari data itu kita cocokkan. Sebab, itu yang akan menjadi dasar intervensi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Surabaya dan untuk pemberian intervensi tahun 2023 terkait semua program di pemkot," ujarnya.
Proses pemberian bantuan akan diatur dalam Perwali MBR, di mana saat ini tengah dirancang oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk disesuaikan dengan Pergub dan Pemerintah Pusat. Lalu, di dalam Perwali juga akan disebutkan kriteria apa saja yang dianggap sebagai kategori keluarga miskin.
"Ada Perwali yang juga melandasi bahwa data ini menjadi dasar pemberian (bantuan) semua program yang akan diberikan oleh pemkot. Maka, pak wali kota selalu menyampaikan untuk dicek lagi, artinya apakah warga itu benar pindah atau tidak," jelasnya.
Jika ditemukan warga KTP Surabaya yang menerima bantuan, tetapi tidak tinggal di Surabaya, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan sosial di lingkungannya. Hal ini juga berlaku untuk warga yang belum memperbarui status pekerjaan di kolom KTP.
"Kalau status pekerjaannya belum berubah, maka yang sebelumnya masih tertulis belum bekerja akan terus mendapatkan bantuan. Itu bisa mencelakakan dirinya, misalnya RT datang ke rumahnya karena warga itu dapat bantuan tetapi tidak ada, maka bisa dialihkan kepada warga yang lain," tukas Anna.
(hil/dte)
