Pemprov Jatim Siapkan Rp 257 M untuk Program Perlindungan Sosial

Pemprov Jatim Siapkan Rp 257 M untuk Program Perlindungan Sosial

Esti Widiyana - detikJatim
Minggu, 25 Sep 2022 12:40 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan ada Rp 257 M program perlindungan sosial yang disiapkan. Di antaranya untuk operasi pasar dan pasar murah.

Pada kegiatan World Heart Day-Indonesia Heart Bike di Grahadi hari ini ada lumbung pangan Jatim. Khofifah juga memberangktkan 25 operasi pasar lumpung pangan se-Jatim. Seperti pasar Surabaya, Jember, Kabupaten Ponorogo, Banyuwangi, Kediri dan lainnya.

"Seperti yang sudah terkonfirmasi, ada Rp 257 miliar program perlindungan sosial yang disiapkan Pemprov Jatim. Dari Rp 257 M sebagian di antaranya untuk operasi pasar dan pasar murah. Kan tidak semua kabupaten/kota pasarnya dijadikan sampling BPS. Tapi sama-sama mereka membutuhkan program penguatan daya beli. Jadi di beberapa event kami melakukan pasar murah," kata Khofifah kepada wartawan di Grahadi, Minggu (25/9/2022).

Selain di Grahadi, pasar murah juga digelar di beberapa daerah di Jatim. Seperti Tuban, Jember dan lainnya. Di mana titik-titik tersebut tidak berhimpit dengan pasar yang menjadi sampling BPS yang diintervensi pekan lalu, hari ini dan besok Senin (26/9/2022).

"Setelah ini toto dan terkonfirmasi bagaimana efektivitasnya, tentu dari hasil survei BPS akan kami koordinasikan dengan masing-masing bupati kota. Supaya sama-sama memberikan penguatan daya beli masyarakat. Salah satu pintunya dengan melakukan operasi pasar," ujarnya.

Khofifah menjelaskan, ada pun pembebasan pajak 100% untuk angkot dan ojol. Ia meminta untuk segera menyegerakan agar bisa memanfaatkan bebas pajak 100%.

Kemudian nelayan, sebagian sudah jalan meskipun di satu titik ditarget besar. Tetapi rata-rata yang bisa cair hanya 10-15%, karena verifikasi datanya tidak mudah.

"Itulah yang kita selalu sampaikan,apakah kelompok nelayan di daerah setempat atau bupati saya selalu minta tolong untuk dibantu verifikasi," jelasnya.

"Sama halnya dengan ojek non ojol. Itu kalau misalnya ada yang membantu verifikasi mereka punya hak yang sama. Kenapa, sementara itu yang masuk ojol kan ada aplikatornya, sehingga lebih mudah, lebih cepat. Sama dengan angkot, sudah ada asosiasinya. Di luar itu silahkan untuk bisa mengakses program ini, tetapi ada verifikatornya," tambahnya.

Untuk penyandang disabilitas, lanjut Khofifah, ada asistensi penyandang disabilitas setiap bulannya mendapat Rp 300 ribu. Pihaknya melakukan top up Rp 500 ribu cair bulan September dan Rp 300 ribu cair di bulan November.

"Kita sekarang menunggu verifikasi MKM karena juga ada bantuan untuk MKM sambil menunggu verifikasi saya keliling mencairkan zakat produktif. Zakat produktif ini sumbernya dari Baznazs Jatim, BUMD Provinsi Jatim. Jadi kita selalu lakukan untuk bisa menyapa pelaku usaha ultramikro adalah Baznas produktif sambil menunggu proses verifikasi untuk MKM. Kemudian ada lagi untuk token, menurut hitungan dinas SDM yang diinterfensi bisa sampai 1,5 tahun ke depan. Insyaallah 30 September akan cair dananya dari APBD," urainya.



Simak Video "Pemprov Jatim Berangkatkan 3.000 Peserta Mudik Gratis"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/fat)