PMII Kembali Demo Bansos di Sampang, Bakar Ban Hingga Dobrak Pagar

Puluhan mahasiswa kembali menggelar demo di depan kantor Pemkab Sampang. Massa yang tergabung dalam Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menuntut sikap bupati atas dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos).

Demo tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Massa bergerak dari pasar Srimangunan menuju kantor pemkab. Selama aksinya, para mahasiswa ini membentangkan sejumlah poster serta berorasi.

Korlap aksi, Rusman Ali mengatakan demo ini merupakan ketiga kalinya. Mereka menuntut kejelasan sikap bupati atas penyelewengan bansos. Menurutnya pembagian bansos di Sampang tidak sesuai dengan aturan yang ada serta ada manipulasi dari sejumlah pejabat.

Adapun aturan itu tertuang dalam Perpres Nomor 63 tahun 2017, Keputusan Menteri Sosial No. 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No.
29/6/SK/HK/01/2/2022.

"Kami meminta bupati dan wakil bupati Sampang turun melihat fakta yang di alami rakyatnya. Uang Rp 600 hanya diganti beras sepuluh kilo hingga 15 kilo dan satu kilo telur. Bahkan yang terparah hanya di beri 50 butir telur," kata Rusman, kamis (17/3/2022).

Di sela-sela demo, para mahasiswa sebenarnya akan ditemui Kadinsos Sampang M Fadli. Namun mereka mengusirnya. Sebab mereka hanya ingin bertemu bupati langsung.

"Kami hanya ingin bertemu Bupati atau Wakil bupati sebab kami yakin yang bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran BPNT hanya Bupati , bukan kepala dinas sosial," ujar Rusman.

Karena tak kunjung ditemui bupati, massa kemudian bergerak ke kantor dewan. Di sana mereka mencoba mendobrak pagar. Tak hanya itu, mereka juga sempat membakar ban bekas.

Massa kemudian membacakan tuntutan yang berisi meminta pejabat yang terlibat penyelewengan bansos disanksi tegas, mendesak pemerintah agar pejabat desa mengembalikan hak keluarga penerima manfaat (KPM) bansos sesuai aturan.

Terakhir yakni pemerintah wajib melaporkan secara transparan perkembangan penyaluran bansos kepada publik. Usai membacakan tuntutan itu, massa lalu membubarkan diri secara tertib.

"Kami akan membuka posko pengaduan dan mengajak aktifis lainnya semua elemen yang peduli dengan masyarakat untuk bergabung, mengantarkan korban untuk mengadukan langsung ke Kepolisian dan Kejaksaan," pungkas Rusman.