.webp)
Untuk kedua kalinya mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Kantor DPRD Sampang. Mereka mendesak wakil rakyat membentuk panitia khusus (pansus) penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Massa bergerak dari Pasar Srimangunan. Mereka berorasi dan membawa poster berisi tuntutan mendesak agar wakil rakyat membela rakyat. Khususnya, soal banyaknya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesuai ketentuan.
Pada aksi demonstrasi Pengurus Cabang PMII Sampang sebelumnya, mereka mengungkap adanya penyaluran BPNT yang tidak sesuai Perpres 63/2017, Keputusan Mensos 24/HUK/2022, dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK/01/2/2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka menduga ada kesepakatan massif dan terstruktur berkaitan penyaluran BPNT di Sampang yang dilakukan oleh oknum pejabat.
"Kami meminta wakil rakyat kompak membela rakyat. Uang Rp 600 hanya diganti 50 butir telur. Masalah ini harus dibahas dalam pansus," kata korlap aksi Nuruddin.
Massa ditemui Ketua DPRD Fadol didampingi Wakil Ketua DPRD Fauzan Adzima serta sejumlah anggota DPRD lain. Tampak di antaranya Aulia Rahman dan Baihaki. Mereka diberi waktu 15 menit untuk meminta tanda tangan anggota lain menyetujui pembentukan pansus.
Namun, para wakil rakyat tidak segera keluar untuk bersepakat tentang pansus. Sontak massa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD. Akibatnya, terjadi aksi dorong mendorong massa dengan aparat kepolisian. Sejumlah aktivis bahkan sempat berupaya mendobrak pagar gedung DPRD.
Ketua DPRD Fadol bersama rombongan wakil rakyat kembali menemui massa pengunjuk rasa agar pagar DPRD tidak ambruk. .
 Demonstran PMII unjuk rasa di gedung DPRD Sampang menuntut pembentukan Pansus soal penyelewengan BPNT. Foto: Kamaluddin/detikJatim |
Fadol menyampaikan, ada sebanyak tiga fraksi yang setuju membentuk pansus penyelewengan BPNT. Baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, dan Partai Demokrat.
Selain itu, ada tujuh anggota wakil rakyat yang menandatangani formulir pembentukan pansus yang disediakan oleh PC PMII. Ditambah lagi lembar Memorandum of Understanding (MOU) dari demonstran yang akhirnya ditandatangani oleh Fadol.
Ketua PC PMII Sampang Nadir Fatih mengungkapkan kedatangan massa ini karena tuntutan sebelumnya tidak diindahkan. Mereka pun mendesak agar DPRD segera membentuk pansus untuk menyelidiki kasus itu.
Dia menegaskan, aksi hari ini untuk menagih janji para wakil rakyat yang menyatakan akan menindaklanjuti pembentukan pansus dalam waktu lima hari. "Karena mereka tidak menindaklanjuti, maka kami datang lagi dengan massa yang lebih banyak," ujarnya.
Demonstran PMII berharap dalam waktu 5x24 jam ada kepastian rencana pembentukan pansus. Sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua DPRD Sampang, Fadol.
Massa menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD, di antaranya mendesak DPRD Sampang segera membentuk pansus. Wajib melaporkan hasil temuan ke publik dan pihak kepolisian. Terakhir, memanggil pihak terkait yang berwenang soal penyaluran bansos.
Sementara, Ketua DPRD Sampang Fadol mengungkapkan jika persetujuan tiga fraksi dan tujuh anggota sudah memenuhi syarat pembentukan pansus. Tapi menurutnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Sehingga pihaknya segera melakukan pembahasan usulan itu di badan musyawarah (banmus).
"Kami sudah menindaklanjuti permintaan pendemo untuk berusaha membentuk pansus. Syarat usulan sudah terpenuhi. Selanjutnya harus mengikuti prosedur yang harus dipatuhi," kata Fadol.
(dpe/iwd)
