.webp)
Pertokoan di Jalan Perwakilan, Kota Jogja, mulai ditutup pagi ini. Di depan bangunan pertokoan itu ditempel stiker peringatan bertulisan 'Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak diperbolehkan melakukan aktifitas pada bangunan/di atas tanah ini'.
Di depan pertokoan itu juga dipasang barikade pagar besi. Menurut salah satu pedagang di Jalan Perwakilan, Rukamto, ada 21 toko yang ditutup hari ini.
Rukamto mengatakan sampai hari ini belum ada solusi yang disepakati antara pihak pedagang dengan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"21 (pertokoan yang) ditutup, belum ada solusi," kata Rukamto saat ditemui wartawan, Rabu (4/1/2023).
Rukamto mengaku sudah menjalin kerja sama cukup lama dengan pemilik toko. Dia sudah memperpanjang sewa tokonya sampai 2023.
"Saya kerja sama dengan pihak yang punya toko, apalagi baru perpanjang (sewa) kemarin dua tahun pas sebelum COVID. COVID harus tambah lagi setahun. Masa kontrak kami habis 2023 bulan Oktober, sudah bayar sewa per kaveling Rp 70 juta ke pihak yang punya toko," ucapnya.
Untuk diketahui, pengosongan kawasan Jalan Perwakilan sisi barat ini merupakan bagian dari proyek Jogja Planning Ground (JPG) yang akan dibangun pada 2024-2025. Selain di Jalan Perwakilan, gedung DPRD Provinsi DIY juga akan dikosongkan.
Rukamto mempertanyakan alasan penutupan pertokoan itu. Menurutnya penutupan toko-toko itu belum mendesak dilakukan hari ini. Selain itu juga belum ada keputusan soal tempat relokasi.
"Kalau ditutup seng lahannya kosong itu untuk apa? apa mau nggo ngingu kucing, wedus? (apa mau buat pelihara kucing, kambing)" ujarnya.
Kini Rukamto dan pedagang lain berupaya berdialog dengan pemerintah. Dia berharap ada kejelasan tempat relokasi.
"Ya ayo lah win-win solution, selesaikan masalahnya bersama. Belum (ada tempat relokasi). Harapan sampai 2024 satu paket pembangunan JPG," pinta Rukamto.
Baca juga: Maling Rumah Jaksa KPK Buang Hasil Curian, Pukat UGM Cium Kejanggalanpedagang |
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menegaskan bahwa para pedagang di Jalan Perwakilan, Kota Jogja, ilegal. Para pedagang itu tak memiliki izin untuk membuka usaha di bangunan milik Keraton Jogja tersebut.
"Yang penting (mereka) ilegal, itu tanah Keraton, bangunan milik Keraton bukan milik Pemda. Kuncinya di Keraton," kata Sultan saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (3/1).
"Jadi mereka nggak punya izin semua, nggak tahu mereka bayar pada siapa kalau sewa. Bukane piye, wong kuncine ning nggone Mangkubumi (Bukanya gimana, kuncinya ada di tempat Mangkubumi)," imbuh Sultan.
Dijelaskan Sultan, dulu Jalan Perwakilan sempat diisi sejumlah toko. Kemudian pihak Keraton meminta tempat tersebut dikosongkan. Lama berselang, muncul pedagang-pedagang yang saat ini membuka usaha di tempat tersebut.
(dil/rih)
