Sultan Jogja Akan Garap Blue Economy di Samudera Hindia, Seperti Apa?

Heri Susanto - detikJateng
Senin, 08 Agu 2022 19:15 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Paripurna Istimewa Paparan Visi dan Misi Gubernur dan Wagub DIY Masa Jabatan 2022-2027 di kantor DPRD DIY, Senin (8/8/2022).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Paripurna Istimewa Paparan Visi dan Misi Gubernur dan Wagub DIY Masa Jabatan 2022-2027 di kantor DPRD DIY, Senin (8/8/2022). Foto: dok. Humas Pemda DIY
Yogyakarta -

Jelang penetapan Gubernur dan Wagub DIY periode 2022-2027 pada Oktober mendatang, Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengikuti salah satu tahapan berupa pembacaan Visi dan Misi. Bertempat di Kantor DPRD DIY, Sultan mengangkat tema 'Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja'.

"Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudra Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara IORA (The Indian Ocean Rim Association) dan relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudra Hindia adalah Blue Economy, Collaboration and Global Governance, dan The Maritim Silk Road," kata Sultan di hadapan wakil rakyat di Kantor DPRD DIY, Senin (8/8/2022).

Sultan menjelaskan tema tersebut kembali diangkat karena masih adanya keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022.


"Samudra Hindia dipahami sebagai wilayah 'hidup, kehidupan dan penghidupan' baru, sehingga wilayah ini diletakkan sebagai sumber daya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Jogja, untuk bergerak maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan," jelasnya.

Blue Economy, kata Sultan, diartikan sebagai ruang pengembangan kehidupan bersama yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi COVID-19.

"Beberapa sektor yang termasuk di dalamnya adalah penangkapan ikan, bioteknologi, mineral, pendidikan dan pelatihan, pariwisata bahari, perdagangan, dan teknologi kelautan. Dengan perkataan lain, Samudra Hindia, dapat kita letakkan sebagai 'ruang hidup-kehidupan-penghidupan baru' bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, baik pada masa kini maupun di masa depan," jelasnya.

Adapun mengenai Collaboration and Global Governance, menurut Sultan, kaitannya adalah bentuk kerja sama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan sumber daya samudra. Hal yang dapat diatur adalah tata kelola penangkapan ikan, pencemaran samudra, mitigasi perubahan iklim, dan permasalahan yang menyangkut isu sistemik.

The Maritime Silk Road atau jalur Sutera Maritim dianggap sebagai kekuatan penting kekuasaan politik dan ekonomi. Terdapat tiga arteri utama yang masuk di dalamnya.

"Pertama adalah arteri yang menghubungkan China dengan Eropa melalui Laut China Selatan, Sumatra Hindia, Laut Mediterania, dan menuju Atlantik. Arteri kedua menghubungkan China dengan Australia dan Selandia Baru melalui Laut China Selatan, dan melewati perairan sekitar Indonesia. Ketiga adalah arteri yang membentang melalui Samudra Arktik, melewati sepanjang pantai utara Rusia untuk terhubung dengan wilayah Nordik dan bagian lain Eropa melewati Kanada," paparnya.

Sultan mengungkapkan, Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi RPJMD 2022-2027. Hal ini sesuai dengan pidato visi misi Gubernur DIY tahun 2017, kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang misi 'lima kemuliaan' atau Pancamulia.

"Pancamulia sebagai Visi RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pasal 5 yang memberikan amanah Pengaturan Keistimewaan DIY," jelasnya.

Sebagai informasi, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode ini akan berakhir pada 10 Oktober 2022 mendatang. Selanjutnya, Sultan dan Paku Alam yang bertakhta akan dilantik sebagai pasangan kepala daerah DIY tanpa pemilihan umum seperti halnya daerah lain. Ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012, di mana jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan dengan penetapan, bukan pemilihan.



Simak Video "Momen Sri Sultan HB X Resmi Ditetapkan Sebagai Gubernur DIY 2022-2027"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/ahr)