Mengaku Diteror Soal Meme Stupa, Roy Suryo Minta Perlindungan LPSK

Mengaku Diteror Soal Meme Stupa, Roy Suryo Minta Perlindungan LPSK

Jauh Hari Wawan S. - detikJateng
Kamis, 21 Jul 2022 16:06 WIB
Jogja -

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Roy mengaku mulai menerima teror setelah kasus meme stupa Candi Borobudur bergulir.

Ia mengaku menerima teror sekitar pertengahan Juni 2022. Yakni setelah ada pihak yang menyebut jika Roy Suryo lah yang mengedit dan menyebarkan meme itu. Teror itu pun masih terus diterima Roy Suryo hingga saat ini.

"Sekitar pertengahan Juni 2022 silam, tepatnya setelah mulai adanya provokasi-provokasi dari BuzzerRp yang memutarbalikkan saya (seolah-olah) saya adalah yang mengedit meme stupa dan menyebarkan editan meme Borobudur tersebut," kata Roy saat dihubungi detikJateng melalui pesan singkat, Kamis (21/7/2022).


"Padahal sama sekali tidak ada niatan tersebut apalagi fakta bahwa saya adalah pengedit meme tersebut," imbuhnya.

Roy menegaskan jika dalam kasus ini dia bukanlah pihak yang mengedit meme itu. Justru provokasi di media sosial itu kemudian memicu teror yang menyasar Roy Suryo dan keluarganya.

"Provokasi BuzzerRp inilah yang memicu orang-orang yang tidak tahu menahu untuk 'menyerang' saya, padahal justru saya yang selaku saksi pelapor dalam kasus tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy telah melaporkan teror yang diterimanya ke LPSK. Mulai dari hal yang teknis maupun non-teknis.

"Semuanya sudah saya Laporkan ke LPSK, Mas. Sangat detail. Mulai dari hal-hal yang teknis sampai ke non teknis. Maaf saya tidak perlu detailkan di sini, biar saya saja yang alami dan sudah saya maafkan. Biarkan mereka dapat hidayah dari Gusti Allah SWT Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Ia juga mengaku telah menerima jawaban atas permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam surat rekomendasi tersebut disebutkan bahwa Roy Suryo tidak dapat dituntut secara hukum karena kapasitasnya sebagai saksi dan pelapor.

"Intinya, LPSK sebagai lembaga independen yang terukur dan terstruktur tidak akan berani sembarangan mengeluarkan rekomendasi perlindungan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan UU No 31/2014 Pasal 10 Ayat 1 & 2 tentang Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum dst, dan wajib ditunda hingga kasusnya diputus di pengadilan (inkracht)," pungkasnya.

(apl/ahr)