Antisipasi Dampak Gelombang Pasang, Sultan Ingin Pantai Depok Didesain Ulang

Antisipasi Dampak Gelombang Pasang, Sultan Ingin Pantai Depok Didesain Ulang

Pradito Rida Pertana - detikJateng
Selasa, 19 Jul 2022 19:11 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat meninjau lokasi terdampak gelombang pasang di sisi timur Pantai Depok, Bantul, Selasa (19/7/2022).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat meninjau lokasi terdampak gelombang pasang di sisi timur Pantai Depok, Bantul, Selasa (19/7/2022). (Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng)
Bantul -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta penataan ulang di Pantai Depok, Bantul pascaterjangan gelombang pasang yang merusak lapak semipermanen serta menimbulkan abrasi di sisi timur. Pemkab segera membentuk tim dan tahun ini menghasilkan rumusan untuk dimasukkan ke APBD 2023.

"Saya ingin bagaimana Bapak-bapak dan Ibu punya kesepakatan kita mendesain ulang (pantai) Depok ini sebagai kawasan yang punya potensi, kita tata kembali," kata Sultan saat mengunjungi Pantai Depok, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Selasa (19/7/2022).

"Kita tata kembali dengan fasilitas yang memang harapan saya lebih baik tapi juga. Otomatis kalau itu yang kita harapkan bersama maka kita mendesainnya harus kawasan gitu," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sultan menyampaikan penataan yang akan dilakukan tidak hanya menata para pedagang saja. Melainkan juga mengagendakan adanya hiburan seperti pentas seni.

"Dalam arti penataan kawasan itu tidak sekedar dol tinuku (jual beli) produk maupun orang pada makan di sini atau memang dibawa ke rumah beli di sini. Tapi juga bagaimana setiap misalnya pada hari libur pun juga ada pentas seni budaya Bantul di tempat ini, gitu," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sultan berharap adanya kejadian kemarin menjadi momentum, untuk menata kembali Depok agar bisa lebih memenuhi persyaraatan sebagai kawasan wisata.

Sultan menjelaskan nantinya pemerintah akan mendesain ulang Pantai Depok. Mengingat selama ini pemandangan pantai tertutup oleh lapak-lapak semi permanen milik pedagang makanan dan minuman.

Bangunan di Pantai Depok akan digeser ke sisi utara, sehingga kawasan pantai bisa lebih luas dan wisatawan bisa menikmati pemandangan laut tanpa terhalang apa pun.

"Kalau kawasan itu sudah jadi baru tempat ini kosong misalnya mundur supaya lebih ke utara, supaya merasa aman tidak terlalu dekat dengan pantai sehingga orang datang ke pantai, pantai itu bukan milik kita, pantai itu mestinya milik publik," ucapnya.

Simak selengkapnya Tanggapan Pemkab Bantul Soal Penataan Pantai Depok


Tanggapan Pemkab Bantul Soal Penataan Pantai Depok

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Hal Muslih mengaku apa yang diinginkan Sultan HB X sebagai angin segar bagi Kabupaten Bantul. Halim menyebut penataan dalam satu kawasan harus mencakup berbagai sektor.

Mengingat di Pantai Depok ada 4 aktivitas ekonomi, pertama aktivitas kelautan yakni nelayan ambil ikan di laut, perdagangan karena ada jual beli ikan di tempat pelelangan ikan (TPI), ketiga ada aktivitas industri pengolahan ikan yang dilakukan koperasi mina bahari dan keempat pariwisata adanya jasa usaha pariwisata berupa kuliner dan jasa yang lain.

"Kalau ini dilakukan pasti jadi program daerah, bukan OPD. Karena Ngarsa Dalem sudah dhawuh (memberi perintah) seperti ini maka kita berpacu dengan waktu bagaimana membuat satu perencanaan yang terintegrasi antar 4 sektor tersebut, karena bukan hal yang sepele," ucapnya.

Menyoal target penataan Pantai Depok, Halim mengaku akan segera membentuk tim khusus. Hal optimis tahun ini tim tersebut akan segera membuat rumusan awal soal penataan Pantai Depok dan bisa dimasukkan dalam APBD tahun 2023.

"Hari ini kita sudah berkomitmen dan nanti pak Sekda akan membentuk tim bersama pelaku (wisata) karena mereka yang paling tahu. Segeralah kalau soal target, mudah-mudahan tahun ini tim itu selesai dan sudah menghasilkan rumusan awal tentang, syukur APBD tahun 2023 itu sudah ada yang mengakomodasi dari hasil rumusan itu," ujarnya.

Ketua Koperasi Pariwisata Mina Bahari 45 Sutarlan berharap masyarakat bisa memahami apa yang menjadi keinginan Gubernur DIY.

"Kalau dari kami tentunya akan berembuk, dan berembuk itu akan menimbulkan kesepakatan. Karena ini dari Ngarsa Dalem, saya kira masyarakat, karena ini juga tidak menyewa hanya menempati," ujarnya saat ditemui detikJateng hari ini.

Halaman 2 dari 2
(apl/sip)


Hide Ads