.webp)
Warga dari berbagai pedukuhan di sekitar TPST Piyungan, Pedukuhan Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, melakukan aksi dan memasang tumpukan batu untuk menutup akses menuju TPST sejak Sabtu (7/5). Dampaknya, sampah menumpuk di ruang terbuka di wilayah Jogja dan Bantul, Selasa (10/5).
"Masih ditutup, sebelum ada kata sepakat, kami belum akan buka," kata koordinator aksi 'Banyakan Menolak Banyakan Melawan', Herwin Arfianto kepada detikJateng, Rabu (11/5).
Sampah menumpuk di Parangtritis
Salah satu kawasan wisata yang merasakan dampak dari blokade TPST Piyungan itu adalah Pantai Parangtritis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk sampah yang menumpuk di TPSS Pantai Parangtritis saat ini jumlahnya sekitar 15 ton, dan itu sampah kering," kata Koordinator Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sampah Pantai Parangtritis Suranto saat dihubungi wartawan, Rabu (11/5).
Dia menyebut terakhir kali mengirim sampah ke TPST Piyungan pada H-4 Lebaran lalu. Selanjutnya, produksi sampah meningkat saat Lebaran namun pengelola sudah tidak bisa mengirimkannya lagi ke TPST Piyungan.
"Dan kemungkinan besar jumlahnya akan terus bertambah karena kan tidak bisa dibuang ke TPST Piyungan," ucapnya.
Warung tutup-warga mengungsi
Bau menyengat dari timbunan sampah di depo atau tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Jalan Hayam Wuruk, selatan Stasiun Lempuyangan Jogja, berdampak bagi usaha sekitar. Beberapa pemilik warung makan di sekitar depo itu memilih menutup sementara usahanya.
Salah satu pemilik warung makan di samping depo Jalan Hayam Wuruk yang masih buka, Purwanti (50), mengatakan bau menyengat dari sampah itu membuat usaha sehari-harinya terganggu.
"Baunya, aduh. Biasanya sudah ramai pembeli, ini nggak ada orang beli," kata Purwanti saat ditemui detikJateng di warungnya, Rabu (11/5).
Sementara Sigit Prasetyo (43), salah satu warga sekitar depo sampah itu mengaku keluarganya terpaksa mengungsi.
"Anak dan istri saya terpaksa mengungsi dulu karena tidak tahan dengan bau sampah," kata Sigit yang rumahnya berada di utara depo sampah Hayam Wuruk.
Dikritik WALHI
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta menyoroti darurat sampah sebagai imbas ditutupnya TPST Piyungan. Dari catatan WALHI, darurat sampah ini terjadi karena realisasi pengelolaan sampah tak sesuai konsep awal.
"Persoalan sampah yang ada di TPA Regional Piyungan, dimulai sejak tidak sesuai konsep pengelolaan yang direncanakan sanitary landfill," kata Direktur WALHI Yogyakarta Halik Sandera, melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5).
Halik menegaskan pengelolaan sampah dengan sistem open dumping di TPA Regional Piyungan saat ini memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya air lindi yang menjadi keluhan warga.
"Pengelolaan sampah menjadi open dumping atau kontrol landfill berdampak pada lingkungan sekitar pasti akan tercemar. Salah satunya ya air lindi akan mencemari," jelasnya.
Dari catatan WALHI, lanjut Halik, masalah sampah di DIY ini terjadi sejak tahun 2013 silam. Saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengisyaratkan pengelolaan sampah dengan teknologi sanitary landfill yaitu membuang sampah di tempat cekung, kemudian dipadatkan baru ditimpa dengan tanah.
Warga bertemu Pemda DIY
Warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan pertemuan. Perwakilan warga dan pihak Pemda DIY rapat membahas polemik TPST Piyungan.
Pantauan detikJateng, rapat berlangsung di Unit 9 Lantai 3, kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro, Kota Jogja, Rabu (11/5). Rapat berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB tadi. Dari Pemda DIY, Sekretaris Daerah (Sekda) Kadarmanta Baskara Aji yang menemui perwakilan warga.
Sepakati blokade TPST dibuka
Setelah bertemu hampir lima jam, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan warga menyepakati membuka blokade akses ke TPST Piyungan. Blokade itu akan dibuka Kamis (12/5) pagi.
"Bahwa mulai besok pagi TPST Piyungan bisa digunakan lagi. Warga secara sukarela membuka, tidak ada yang memaksa," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, saat jumpa pers usai pertemuan di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (11/5).
Pantauan di lokasi, pertemuan tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 13.00 WIB hingga 17.45 WIB. Aji mengatakan keputusan ini disepakati warga yang memahami kepentingan seluruh DIY. Dari pertemuan hari ini, Ari melanjutkan, pemda DIY mendapatkan aspirasi warga sekitar TPST Piyungan.
"Dari kawan-kawan Pak Lurah dan Pak Camat dan juga warga Ngablak Banyakan I, II dan III TPST Piyungan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dampaknya itu bisa diminimalisir," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Lurah Sitimulyo, Kemantren Piyungan, Kabupaten Bantul, Juweni, menambahkan pertemuan warga dengan Pemda DIY hari ini berlangsung dengan lancar.
"Warga menyadari bahwa TPA adalah memang kebutuhan secara umum sedikit menyisihkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum," pungkas Juweni.
(aku/aku)
