Mulai Batasi Penangkapan Ikan, KKP Pelototi 6 Zona Ini 24 Jam Penuh

Pradito Rida Pertana - detikJateng
Jumat, 28 Jan 2022 16:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan keterangan di Pantai Parangkusumo, Bantul, Jumat (28/1/2022).
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan keterangan di Pantai Parangkusumo, Bantul, Jumat (28/1/2022). (Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng)
Bantul -

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menyebut kebijakan penangkapan ikan terukur dengan kuota khusus dimulai tahun ini. Untuk memastikan kebijakan berjalan, Sakti menyebut 6 zona penangkapan ikan akan dipantau selama 24 jam penuh.

Sakti mengatakan, implementasi daripada kesehatan laut salah satunya adalah produktivitas laut berupa hasil laut. Terlebih, saat ini sektor perikanan menjadi rebutan seluruh umat manusia di dunia, termasuk di Indonesia.

"Tapi kita selalu dihadapkan kepada hal yang namanya ilegal, ilegal bukan hanya dari luar tapi di dalam (negeri). Karena tidak dilaporkan berapa yang diambil dan tidak diregulasi dengan baik," ujarnya kepada wartawan di Pantai Parangkusumo, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Jumat (28/1/2022).

Untuk itu, pihaknya membuat kebijakan penangkapan ikan secara terukur bagi nelayan. Bahkan, hal tersebut akan dibahas dalam Presidensi G20 yang digelar tahun ini.

"Dengan model yang akan kita terapkan ke depan adalah penangkapan secara terukur, dengan kuota ikan yang dibatasi. Dan ini jadi bagian dari komitmen sebagai penyelenggara G20," ujarnya.

"Jadi salah satunya adalah penerapan penangkapan ikan terukur dalam rangka implementasi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah ekonomi yang sehat, itu salah satu yang kita terapkan," lanjut Sakti.

Menyoal kuota penangkapan ikan, Sakti merujuk data dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) yang menyebut hanya 12,2 juta ton pertahun produksi ikan. Selanjutnya, untuk kuota penangkapan ikan maksimal 80% dari jumlah tersebut.

"Maksimal 80 persen tapi kebijakan kami hanya 50 persen (penangkapan ikan)," ucapnya.

Dengan pembatasan tangkapan ikan itu, kata Sakti, akan menjadi modal untuk generasi mendatang. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian dan memastikan nelayan tradisional bisa mendulang tangkapan ikan yang maksimal.

"Dengan demikian kesinambungan daripada ekonomi laut itu bisa untuk generasi mendatang. Itu yang akan kita terapkan, bayangkan kalau pengambil ikan tidak dijaga dengan baik. Karena itu kontrak yang kita lakukan adalah hanya boleh mengambil berdasarkan kuota," katanya.

"Nelayan tradisional di wilayah tersebut kita berikan kuota juga. Jadi yang bukan by name by address, bukan dari wilayah sini misal di laut Parangtritis," imbuh Sakti.

Sedangkan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Sakti menyebut 6 zona penangkapan ikan akam dipantau selama 24 jam. Pemantauan itu baik melalui patroli laut, udara hingga satelit.

"Dalam implementasi nanti dengan penjagaan satelit 24 jam, air surveilance, patroli kapal selama 24 jam di setiap zona," ucapnya.

Keenam zona itu yaitu zona 1 yang berada daerah Natuna Utara meliputi 3 provinsi, kemudian zona 2 meliputi Sulawesi Utara sampai ke Biak. Selanjutnya zona tiga meliputi laut Arafura kemudian laut Gangga, laut Seram.

"Kemudian zona 4 itu mulai dari Aceh sampai Kupang wilayah selatan yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia. Lalu zona 5 selat Malaka yang sering kita menangkap pelaku illegal fishing dari Malaysia," ujarnya.

"Dan zona 6 laut Jawa dan Laut Sulawesi, Kalimantan. Jadi ada 6 zona semuanya. Tapi ada satu zona yaitu zona laut Gangga yang kita batasi hanya untuk nelayan tradisional," lanjut Sakti.



Simak Video "Pantai Glagah Yogyakarta Dibanjiri Wisatawan saat Libur Lebaran"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/ahr)