Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berjanji akan segera mengembalikan lahan bekas PKL di Malioboro kepada pemilik toko. Namun Sultan menegaskan lahan tersebut tetap difungsikan untuk pejalan kaki.
"Berjumpa dalam kesempatan lain dengan pemilik toko, untuk mengembalikan aset mereka yang dulu dicowok lima meter itu, yang mestinya berfungsi pejalan kaki, (lahan) teman-teman PKL saya serahkan kembali," kata Sultan saat jumpa pers usai peresmian Teras Malioboro I atau Eks Bioskop Indra dan Teras Malioboro II, di Teras Malioboro I, Rabu (26/1/2022).
Sultan menjelaskan pengembalian lahan tersebut tidak bisa kemudian dimanfaatkan pemilik toko untuk memperluas area jualan tokonya. Tapi, harus berfungsi sama seperti saat ini, untuk pejalan kaki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan catatan untuk ruang publik, pejalan kaki, jangan nanti di situ tokoke jembarke untuk jualan. Nanti kami mereka bertemu soal itu," katanya.
Dengan dikembalikannya lahan yang selama ini digunakan berjualan PKL, Sultan mengatakan bisa lebih leluasa mengeluarkan kebijakan untuk bekerja sama dengan UNESCO.
"Sehingga saya sah, kalau nanti saya mengeluarkan keputusan, gubernur untuk bekerja sama dengan UNESCO saya tidak melanggar hukum," tegasnya.
Sultan beralasan, jika hal tersebut tak dikembalikan dan dirinya mengeluarkan kebijakan bekerja sama dengan UNESCO, maka bakal dianggap melanggar peraturan.
"Soalnya kalau saya tidak mengatur seperti ini, secara tidak langsung saya ikut melanggar, karena mengeluarkan keputusan sebagian (lahan pejalan kaki) bukan milik pemda," jelasnya.
Sebab jika lahan itu dialihkan untuk pejalan kaki tanpa dikembalikan terlebih dahulu ke pemilik toko, maka sama saja dengan mengakui lahan tersebut sebagai milik Pemda DIY.
"Ruang publik lima meter tadi itu kan sama saja saya aku milik pemda. Yang sebetulnya bukan aset pemda, Itu kan pidana, itu saya hindari," tegasnya.
Ia menambahkan, dengan kondisi saat ini, bulan Juni mendatang, tim dari UNESCO akan ke Malioboro untuk mengecek kesiapan sumbu filosofi tersebut menjadi warisan dunia.
"Sehingga kondisi seperti ini, nanti bulan Juni tim dari UNESCO itu datang, melakukan inspeksi, jangan sampai kondisi seperti ini jadi temuan. Nanti kan mempersulit kita sendiri," katanya.
(bai/sip)