.webp)
Pansus Relokasi PKL Malioboro Jogja mengungkap ada temuan menarik usai menggelar rapat dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Pansus Relokasi Malioboro DPRD Kota Jogja Antonius Fokky mengungkap temuan tersebut yakni soal SK Gubernur Sri Sultan HB X.
"Sesuai dengan ketugasan, kami menyampaikan temuan dari hasil rapat dengan eksekutif dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). Kami mendapatkan penjelasan dari Sekda DIY tim relokasi ada SK Gubernur melibatkan pemangku kebijakan. Kalau ada SK Gub, berarti ini kebijakan Pemda DIY, ini temuan yang menarik sebenarnya," ujar Fokky.
Hal ini disampaikan Fokky kepada wartawan usai audiensi DPRD DIY dan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY di gedung DPRD DIY, Rabu (26/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Fokky juga menyebut Pemda DIY sudah punya rencana sendiri ketika ditanya soal permintaan penundaan relokasi usai lebaran.
"Jawaban dari Sekda, proses libur lebaran dimanfaatkan promosikan PKL Malioboro Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II, libur Lebaran sudah banyak wisatawan mengerti (PKL direlokasi)," jelasnya.
Diwawancara terpisah, Ketua Paguyuban Pedagang Angkringan Maliboro (Padma) Yati Dimanto mengungkap sikap terkini para PKL. Dia mengatakan harapan mereka tetap sama yakni menunda relokasi hingga usai lebaran.
"Terpaksa kita manut dalam arti terpaksa," kata dia.
Dia mengatakan PKL berharap uang hasil penjualan selama lebaran bisa menjadi modal untuk memulai berjualan di lokasi yang baru.
"Tempatnya bagus, tapi tidak bagus untuk wisatawan. Tempatnya benar-benar di kantong. Saya mohon mesakke sithik (kasihan sedikit), (tunggu sampai) lebaran," katanya.
(sip/sip)
