Respons Relokasi PKL Malioboro, Sultan: Aku Ngenteni Wis 18 Tahun

Respons Relokasi PKL Malioboro, Sultan: Aku Ngenteni Wis 18 Tahun

Heri Susanto - detikJateng
Selasa, 25 Jan 2022 15:25 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto: Heri Susanto/detikJateng)
Jogja -

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tak merespons permintaan PKL Malioboro agar relokasi diundur setelah lebaran. Sultan beralasan sudah menanti relokasi PKL Malioboro selama 18 tahun.

"Aku minta cepet. Aku sing ngenteni wis (yang menunggu sudah) 18 tahun," kata Sultan saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Selasa (25/1/2022).

Sultan menjelaskan, pedestrian Malioboro yang selama ini menjadi tempat berjualan PKL bukanlah fasilitas untuk PKL.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena tempat itu bukan milik dia, (tapi) milik toko dan pemerintah. Bukan untuk fasilitas kaki lima," jelas Sultan.

Raja Keraton Jogja ini menegaskan, dirinya sudah menanti 18 tahun untuk relokasi PKL Malioboro.

ADVERTISEMENT

"Saya nunggunya 18 tahun, dadi orasah (jadi tidak usah) mundur 3 tahun. Saiki isa (sekarang bisa) kenapa besok," katanya.

Soal permintaan kompensasi bagi PKL, Sultan mengatakan hal tersebut merupakan masalah kebijakan. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY diklaim telah mencicil kompensasi itu.

Namun, Sultan tidak menjelaskan secara detail kompensasi apa saja yang diberikan. "Itu kan kebijakan, kan wis tak (sudah saya) cicil, hari ini sudah ada yang keluar," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umun (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jogja, PKL Maliboro meminta Pemda DIY menunda relokasi setelah lebaran.

Menurut Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma), Yati Dimanto, PKL hanya meminta relokasi diundur dan menanyakan soal kompensasi. Namun, kedua hal itu tidak pernah direspons pemerintah.

"Setiap relokasi pasti akan ada penurunan pendapatan, pasti ada penyesuaian. Tapi, ini tidak ada respons dari pemerintah," sesalnya, kemarin.

Senada diutarakan Ketua Paguyuban Tri Dharma Rudiarto. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab jika relokasi ini justru memperburuk perekonomian PKL.

"PKL sudah berkorban untuk kepentingan pemerintah. Jika tidak bertanggung jawab, kami tentu akan kembali berjualan ke tempat semula (Malioboro)," katanya.




(dil/rih)


Hide Ads