.webp)
Bupati Demak Eisti'anah mengungkapkan langkah strategis penanganan untuk menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayahnya. Langkah yang dimaksud yakni dengan kerja bareng atau 'keroyokan' antar instansi.
Eisti mengatakan dari angka stunting 25,5 persen menjadi 16,2 persen pada tahun 2022 ke tahun 2023. Kinerja tersebut merupakan prestasi nomor satu tingkat kabupaten se-Jawa Tengah.
"Dari 25,5 persen menjadi 16,2 persen. Itu tahun 2022 ke tahun 2023, 2024 belum keluar secara Survei Kesehatan Indonesia (SKI)," ujarnya usai halal bihalal dengan para kepala desa (Kades) di Pendopo Pemkab Demak, Kamis (18/4/2024).
"Ini luar biasa Demak memang di tahun 2023 itu nomor 2 setelah kota Semarang se- Jawa Tengah. Kalau tingkat kabupaten berarti nomor satu se Jawa Tengah. Semoga tahun ini semakin turun lagi," sambungnya.
Ia mengungkap penurunan angka tersebut berdasarkan hasil kolaborasi bersama antar instansi. Ia menyebut tidak hanya unsur kesehatan saja melainkan juga melibatkan pembangunan.
"Nah ini tentunya kami yakin karena adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik, baik dari tingkat desa, Kabupaten, seluruh OPD, tidak hanya dari permasalahan Dinpermades saja, tidak hanya kesehatan saja, tapi sampai PU-Perkim juga ikut turun," terangnya.
Ia menjelaskan contoh strategis penanganan stunting secara tak langsung dengan adanya program jambanisasi, sanitasi, dan bantuan bedah rumah atau Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Mengacu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan lainnya, membuat pihaknya menindaklanjuti secara 'keroyokan'.
"Karena adanya jambanisasi, sanitasi, RTLH, kemudian semuanyalah, permakanan (Pemberian Makanan Tambahan) PMT itu di Dinkes. Jadi semuanya kita punya data dari Bappeda, dari Dinsos itu yang untuk datanya, kita keroyokan sama-sama sehingga bisa turun angka stunting yang cukup signifikan," terangnya.
Ia menambahkan penanganan stunting mengutamakan pada lokus desa tertentu. Yakni sekaligus menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting dalam satu dayung.
"Jadi kita itu kan ada P3KE yang memang data dari Pemerintah Provinsi kita bekerja berdasarkan data P3KE dan DTKS. Dan nanti ada lokus stuntingnya kita utamakan, jadi satu dua dayung terlewati, permasalahan stunting dan kemiskinan bisa terselesaikan dengan baik," tuturnya.
"Kalau membuat RTLH itu tidak hanya memilih yang tidak mampu saja tetapi diutamakan yang ada lokus stuntingnya juga. Jadi dua permasalahan bisa terjawab dengan 1 dokumen," sambungnya.
(cln/apu)
