.webp)
Calon Wakil Wali Kota Bandung Arif Wijaya mengungkap rencananya untuk menekan stunting. Dia bersama pasangannya Dandan Riza Wardana akan memberi pendampingan hingga menggelontorkan anggaran untuk Posyandu.
Dalam pemaparannya, Arif menyebut, stunting sudah menjadi isu nasional. Ragam program telah disiapkan olehnya agar angka stunting di Kota Bandung bisa menurun.
"Stunting sudah jadi isu nasional. Pendampingan baik untuk atasi stunting langsung kepada Posyandu," ucap Arif saat debat Pilkada Kota Bandung, Selasa (19/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arif, pendampingan secara intensif selama 1.000 hari kehidupan terhadap anak-anak di Kota Bandung harus dilakukan. Serta edukasi dan intervensi pemantauan gizi dengan libatkan kader Posyandu.
"Kita juga berikan insentif kepada kader kita dan kita akan majukan Posyandu sehingga memiliki anggaran yang sama dan cukup untuk memenuhi kesehatan balita kita sehingga dengan ada anggaran tersebut stunting bisa turun," jelasnya.
"Kita berikan gizi terbaik dengan itu kami libatkan stakeholder dan itu strategi kami," kata Arif menambahkan.
Debat diikuti oleh empat pasang calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota, yakni Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya (nomor urut 1), Haru Suandharu-Dhani Wirianata (nomor urut 2), Muhammad Farhan-Erwin (nomor urut 3) dan Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma'soem (nomor urut 4).
Pasangan Dandan-Arif diusung PDIP dan Partai Demokrat, pasangan Haru-Dhani diusung PKS dan Gerindra, pasangan Farhan-Erwin diusung Partai NasDem, PKB, Partai Gelora dan Partai Buruh sementara pasangan Arfi-Yena diusung Partai Golkar, PSI, PAN, Hanura dan Partai Garuda.
Debat berlangsung selama 150 menit, membahas isu debat yakni Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sosial Kebudayaan. Tema debat terakhir Pilwalkot Bandung 2024 ialah 'Strategi Mewujudkan Bandung Kota yang Kreatif, Inklusif, dan Sumber Daya Manusia yang Maju dan Berkebudayaan'.
KPU Bandung mengangkat 5 sub tema debat, yaitu ekonomi kreatif investasi dan daya saing daerah, aksesibilitas pendidikan dan kualitas SDM, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat rentan kondusifitas sosial, pelayanan infrastruktur pelayanan kesehatan, serta moderasi beragama dan kemajuan kebudayaan.
(wip/mso)
