Bulog Buka Suara soal Kabulog Jateng Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos

KPK memeriksa Kepala Bulog (Kabulog) Kanwil Jawa Tengah (Jateng), Sri Muniati, sebagai saksi terkait kasus penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH). Perum Bulog pun buka suara soal ini.

"Bulog menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan informasi yang diperlukan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog, Tomi Wijaya, dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026), dikutip dari detikFinance.

Dilansir detikFinance, Perum Bulog menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan memastikan seluruh jajaran senantiasa kooperatif dalam memberikan informasi maupun keterangan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum.

Menanggapi permintaan keterangan oleh pihak KPK terkait kegiatan Bantuan Sosial Beras (BSB) PKH alokasi Agustus, September, Oktober tahun 2020 kepada beberapa karyawan Bulog, disampaikan bahwa Bulog bertanggung jawab sebagai penyedia barang sampai dengan pintu gudang Bulog.

Sedangkan proses setelah beras keluar dari gudang hingga diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi tanggung jawab transporter selaku pihak penyalur.

Tomi menjelaskan, informasi yang diminta dalam proses tersebut berkaitan dengan jumlah kuantum beras yang diterima oleh pihak transporter dari Bulog, yakni jumlah beras yang diserahterimakan di atas alat angkut pada area pintu gudang BULOG.

Tomi menyampaikan, Bulog menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan, yaitu menyediakan dan menyerahkan beras kepada pihak penyalur sesuai ketentuan.

"Bulog pastinya terus berkomitmen mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap penugasan pemerintah, kami juga akan kooperatif apabila diperlukan dalam rangka mendukung proses hukum yang berlangsung," ujar Tomi.

Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk selalu menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berjalan serta mendukung upaya penegakan hukum secara profesional dan transparan.

Sebagai badan usaha pangan milik negara, Bulog terus berupaya menjaga amanah dalam setiap penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pihak berwenang.