Menteri Basuki Temukan Masalah di Pembangunan Waduk Jlantah Karanganyar

Menteri Basuki Temukan Masalah di Pembangunan Waduk Jlantah Karanganyar

Agil Trisetiawan Putra - detikJateng
Jumat, 19 Mei 2023 21:00 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendatangi gedung DPR RI. Ia menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: dok detikcom.
Karanganyar -

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kembali meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Jlantah yang berada di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Dalam kunjungan keduanya ini, dia menemukan sejumlah masalah teknis pembangunan.

"Sekarang sudah 62 persen progresnya. Tak ada kendala, kecuali sedikit masalah teknis yang hari Senin akan dipaparkan penyelesaiannya," kata Basuki kepada awak media, Jumat (19/5/2023).

Masalah pembangunan yang ditemukan terkait masalah kondisi geologi. Dia menuturkan, hal itu biasa terjadi dalam proses pembangunan bendungan.

Dalam pembangunan bendungan Jlantah ini, kondisi geologi pada pondasi perlu dilakukan treatment. "Kalau tidak di-treatment nanti bisa bocor. Itu hal yang biasa dalam pembangunan bendungan. Kan inti bendungan kan ada macam-macam," ujarnya.

Masalah lain yang ditemukan terkait pembebasan lahan, baik milik masyarakat, kas desa, maupun tanah wakaf. Ada 66 bidang tanah kas desa yang terkena imbas dalam pembangunan bendungan ini.

Basuki menuturkan, untuk proses ganti rugi tanah kas desa, saat ini lebih mudah. Karena tak harus diganti dengan tanah. "Dulu tanah harus diganti tanah, sekarang tanah bisa diganti uang. Jadi lebih fleksibel," ucapnya.

Dia optimistis pembangunan Bendungan Jlantah bisa rampung pada Desember 2023 ini. Sementara pada tahun 2024 sudah bisa dioperasikan.

Kepala Satker Pembangunan Bendungan BBWSBS, Rifki Maulana menambahkan, untuk proses ganti rugi lahan baru berjalan 42 persen. Ada sejumlah proses yang harus dilalui, sehingga belum semua proses ganti rugi dapat dilakukan.

Sebanyak 42 persen lahan yang sudah menerima ganti rugi, sebagian besar berada di area konstruksi. Hal ini untuk memudahkan proses pembangunan, sehingga tidak molor.

"Saat ini proses penggantian lahan sekitar 42 persen, sisanya memang proses. Yang cukup lama di masalah identifikasi dan inventarisasi lahannya," kata Rifki.

Ditargetkan masalah ganti rugi lahan masyarakat sudah terselesaikan pada bulan Juli 2023 nanti. Sementara untuk tanah kas desa, dan tanah wakaf, dapat rampung pada bulan November nanti.

Terkait pembangunan, pekerjaan terbesar yang dikejar ialah terkait timbunan inti bendungan. Pihaknya akan mempercepat perbaikan permasalahan terkait fondasi untuk selanjutnya mengerjakan timbunan inti bendungan.

"Kendala di pondasi ini sudah ada solusi tinggal kami percepatan memperbaiki pondasi. Setelah itu kami lanjutan untuk timbunan," pungkasnya.




(ahr/ahr)


Hide Ads