.webp)
Warga terdampak pembangunan Bendungan Bener hari ini menerima uang ganti rugi (UGR). Namun, sebagian warga mengaku bingung setelah menerima uang bernilai ratusan juta tersebut.
Hal itu diungkapkan salah seorang penerima UGR, Wagiman (82). Dia mendapatkan UGR Rp 320,4 juta sebagai ganti rugi untuk satu bidang tanahnya seluas 864 meter persegi.
"Uangnya nggo tumbas sepur (buat beli kereta api). Ya bingung mau buat beli apa, sampai sekarang juga masih bingung," ucapnya saat ditemui detikJateng usai menerima UGR di Kantor Cabang BRI Purworejo, Selasa (18/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal yang sama diungkapkan penerima UGR lainnya, Wafiyatul Wa'idah (32). Wafiyatul mendapat UGR sekitar Rp 800 juta sebagai ganti rugi tanah miliknya seluas 1.134 meter persegi.
"Ini juga bingung, duitnya mau buat apa?" kata Wafiyatul.
Wafiyatul menambahkan, dirinya baru bisa mengambil UGR sekarang lantaran sebelumnya ditentang pihak keluarga. Ada keluarganya yang sempat tidak merestui untuk melepaskan tanah tersebut.
"Baru sempat ambil hari ini, dulu soalnya nggak boleh ambil, sampai beberapa kali undangan nggak hadir. Ya karena ada problem keluarga, dicegah, terus nggak boleh sama keluarga," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto menjelaskan pembayaran UGR sampai dengan hari ini sudah mencapai 3.734 bidang tanah.
"Sampai hari ini progres pembayaran UGR Bendungan Bener sudah terbayarkan 3.734 bidang dari target 4.240 bidang atau sudah 88 persen," kata Andri saat ditemui detikJateng usai pembayaran UGR.
Andri menyebut, dari 18 bidang tanah yang dibayarkan hari ini merupakan lahan yang berlokasi di Desa Wadas, Guntur, Kedung Loreng, Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan Desa Kemiri, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.
"Jadi yang 18 bidang ini harusnya sudah cair sebelumnya, tapi karena ada masalah mulai retur sampai pemilik yang nggak hadir saat undangan sebelumnya. Jadi baru bisa cair hari ini," imbuhnya.
Terkait dengan 35 bidang tanah di Desa Wadas yang hingga hari belum diizinkan pemiliknya untuk diukur, Andri mengimbau agar segera diizinkan. Jika sampai pertengahan 2023 tetap tidak diperbolehkan, pihaknya tidak bertanggung jawab untuk permohonan setelahnya.
"Karena SK saya hanya sampai 6 Juni 2023. Jadi saya harap yang 35 bidang di Wadas segera bisa diukur. Jika tetap tidak boleh ya sudah, karena saya tidak bisa seenaknya mengadakan pengukuran," ujarnya.
Untuk pembebasan lahan ditargetkan sebanyak 4.240 bidang tanah. Saat ini sudah ada 3.734 bidang tanah yang sudah menerima UGR. Sisa pembayaran UGR ditargetkan selesai akhir tahun ini.
(apl/dil)
